Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Albar Subari, SH.,SU dan Zainul Murzadi,SH.,MH
25 Agustus 2020 Comments | SEKITAR KITA, PENDIDIKAN, OPINI | Oleh Redaksi KABARPALI


Penulis : Albar Subari, SH.,SU dan Zainul Murzadi,SH.,MH*)
 
Dalam beberapa tahun terakhir ini terdengar kembali keluhan keluhan baik dari pihak penguasa perkebunan maupun dari petani, terutama pemilik yang kehilangan tanah. Keluhan penguasa timbul oleh karena buah kelapa sawit pada areal kebun inti diambil oleh sekelompok orang peserta petani plasma. Selain itu terjadi pemagaran di lokasi perkebunan membuat rintangan atau menutup jalan jalan di lokasi perkebunan sehingga mengganggu dan menghentikan kegiatan di perkebunan itu. 
 
Sedang kan dari pihak petani mulai sadar bahwa tanah yang dijadikan kebun inti itu adalah tanah yang masih mereka akui sebagai tanah mereka, sehingga atas dasar itu mereka merasa boleh mengambil buah kelapa sawit disitu. 
 
Petani merasa tanah mereka itu belum pernah diperjualbelikan dengan pihak penguasa, yang ada adalah berupa ganti rugi tanam tumbuh di atas tanah mereka, dan menurut mereka besarnya ganti rugi itu tidak memadai dibanding kerugian yang harus mereka tanggung. 
 
Alasan lain adalah alasan perut guna mempertahankan hidup, terutama dilakukan oleh sebagian dari mereka yang hanya berpenghasilan terbatas. 
Berbagai kondisi di atas tidak saja merugikan penguasa akan tetapi juga merugikan petani itu sendiri. 
 
Pertanyaan pokok adalah mengapa mereka berbuat seperti itu. Ternyata ada beberapa faktor yang menjadi pemicu antara lain :
1. Penghasilan kebun sawit kurang dari penghasilan rata rata, walaupun penghasilan rata rata itu tetap saja tidak cukup membiayai kebutuhan pokok keluarga. Apa lagi seperti sekarang semua biaya naik dan gangguan covid 19 yang tidak tahu kapan akan berakhir nya. 
2.Keluarga yang bersangkutan tidak mempunyai hasil tambahan oleh karena tidak mempunyai lahan lain. 
3.Bahwa asal usul lahan untuk kebun inti adalah tanah milik mereka dan diakui masih milik mereka, oleh karena itu mereka merasa boleh mengambil buah kelapa sawit di kebun inti. 
4. Mulai timbul kesadaran di kalangan petani bahwa seharusnya mereka tidak kehilangan tanah. 
5.Petani kurang dipersiapkan agar menjadi petanj yang memahami dengan baik bagaimana mengelola kelapa sawit
6. Pupuk yang mutlak harus digunakan oleh petani, menurut petani harganya terlalu tinggi, sebaliknya harga buah tidak menggembirakan petani. 
7. Pola perkebunan dan berbagai aturan yang menyertainya tidak memihak atau melindungi petani pemilik tanah. 
 
Permasalahan di atas baru dapat diselesaikan dengan tuntas bilamana pertama dan terutama pihak perusahaan menerapkan pola baru yang tidak hanya menguntungkan pengusaha, akan tetapi juga memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat petani dan pemerintah daerah yang bersangkutan. 
 
Untuk itu berbagai aturan yang menyertai pola perkebunan harus disesuaikan dan seharusnya lebih memberikan perlindungan kepada petani demi memenuhi rasa keadilan dan kepatutan.
 
Contoh kita ambil dinegara tetangga Serawak. Di Serawak warga tidak kehilangan tanah, keberadaan tanah adat dihargai, tidak ada gejolak sebagai mana terjadi di negara kita, petani memperoleh penghasilan yang memadai dan oleh karena nya itu ekonomi meningkat, pemerintah sungguh sungguh tanpa pilih kasih membantu dan memihak kepada petani agar tidak menjadi objek eksploitasi semata. 
 
Tanah adat mempunyai kedudukan yang penting dalam pelaksana perkebunan yaitu dihargai sebagai suatu saham yang berupa kan modal dari petani dalam kegiatan kerja sama perkebunan antara petani dan pengusaha. Orientasi tanah adat untuk perkebunan terutama adalah untuk kesejahteraan keluarga petani pemilik tanah, sedangkan pengusaha akan dengan sendirinya  memperoleh keuntungan termasuk pemerintah.
 
Perolehan dividen dilakukannya dengan pembagian jelas, proporsional dan transparan antara petani, investor dan pemerintah 
 
Pengalaman di daerah Sarawak Malaysia Timur ini patut menjadi perhatian para pengusaha perkebunan terutama Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, bahkan pola dan ketentuan ketentuan yang berlaku di sana dapat diadopsi untuk dipakai du Indonesia khususnya di Sumatra Selatan.
 
Minimal untuk menentukan pola baru dalam hal usaha perkebunan. 
 
Hal di atas sebenarnya sudah ditopang secara yuridis okeh Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-VIII/2010. Yang inti pertimbangan nya bahwa pemidanaan dalam sengketa perkebunan terutama dengan kepemilikan secara adat adalah inskonstitusional.  ( Baca dalam majalah Konstitusi no. 56 - September 2011)*)penulis adalah dosen STIH Serasan.

BERITA LAINNYA

15597 KaliWarga PALI Heboh, ditemukan Bekas Jejak Kaki Berukuran Raksasa

Penukal [kabarpali.com] – Warga Desa Babat Kecamatan Penukal [...]

18 Agustus 2020

15214 KaliFenomena Apa? Puluhan Gajah Liar di PALI Mulai Turun ke Jalan

PALI [kabarpali.com] - Ulah sekumpulan satwa bertubuh besar mendadak [...]

15 Desember 2019

14320 KaliPura-pura Minta Kerok, Mertua Coba Perkosa Menantunya

Talang Ubi [kabarpali.com] - Tak patut sekali ulah Irsanto bin Zainal (39) [...]

30 November 2018

14016 KaliTak Hanya Bupati Muara Enim, KPK Juga Tangkap Pengusaha & Kepala Dinas PUBM

SUMSEL - Bupati Muara Enim, H, Ahmad Yani,  diduga [...]

03 September 2019

12301 KaliPolisi Amankan Sabu Senilai 2 Miliar di Air Itam, Bandarnya Berhasil Kabur

Penukal [kabarpali.com] - Warga Bumi Serepat Serasan mendadak gempar. Polisi [...]

20 Maret 2018
Penulis : Albar Subari, SH.,SU dan Zainul Murzadi,SH.,MH*)
 
Dalam beberapa tahun terakhir ini terdengar kembali keluhan keluhan baik dari pihak penguasa perkebunan maupun dari petani, terutama pemilik yang kehilangan tanah. Keluhan penguasa timbul oleh karena buah kelapa sawit pada areal kebun inti diambil oleh sekelompok orang peserta petani plasma. Selain itu terjadi pemagaran di lokasi perkebunan membuat rintangan atau menutup jalan jalan di lokasi perkebunan sehingga mengganggu dan menghentikan kegiatan di perkebunan itu. 
 
Sedang kan dari pihak petani mulai sadar bahwa tanah yang dijadikan kebun inti itu adalah tanah yang masih mereka akui sebagai tanah mereka, sehingga atas dasar itu mereka merasa boleh mengambil buah kelapa sawit disitu. 
 
Petani merasa tanah mereka itu belum pernah diperjualbelikan dengan pihak penguasa, yang ada adalah berupa ganti rugi tanam tumbuh di atas tanah mereka, dan menurut mereka besarnya ganti rugi itu tidak memadai dibanding kerugian yang harus mereka tanggung. 
 
Alasan lain adalah alasan perut guna mempertahankan hidup, terutama dilakukan oleh sebagian dari mereka yang hanya berpenghasilan terbatas. 
Berbagai kondisi di atas tidak saja merugikan penguasa akan tetapi juga merugikan petani itu sendiri. 
 
Pertanyaan pokok adalah mengapa mereka berbuat seperti itu. Ternyata ada beberapa faktor yang menjadi pemicu antara lain :
1. Penghasilan kebun sawit kurang dari penghasilan rata rata, walaupun penghasilan rata rata itu tetap saja tidak cukup membiayai kebutuhan pokok keluarga. Apa lagi seperti sekarang semua biaya naik dan gangguan covid 19 yang tidak tahu kapan akan berakhir nya. 
2.Keluarga yang bersangkutan tidak mempunyai hasil tambahan oleh karena tidak mempunyai lahan lain. 
3.Bahwa asal usul lahan untuk kebun inti adalah tanah milik mereka dan diakui masih milik mereka, oleh karena itu mereka merasa boleh mengambil buah kelapa sawit di kebun inti. 
4. Mulai timbul kesadaran di kalangan petani bahwa seharusnya mereka tidak kehilangan tanah. 
5.Petani kurang dipersiapkan agar menjadi petanj yang memahami dengan baik bagaimana mengelola kelapa sawit
6. Pupuk yang mutlak harus digunakan oleh petani, menurut petani harganya terlalu tinggi, sebaliknya harga buah tidak menggembirakan petani. 
7. Pola perkebunan dan berbagai aturan yang menyertainya tidak memihak atau melindungi petani pemilik tanah. 
 
Permasalahan di atas baru dapat diselesaikan dengan tuntas bilamana pertama dan terutama pihak perusahaan menerapkan pola baru yang tidak hanya menguntungkan pengusaha, akan tetapi juga memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat petani dan pemerintah daerah yang bersangkutan. 
 
Untuk itu berbagai aturan yang menyertai pola perkebunan harus disesuaikan dan seharusnya lebih memberikan perlindungan kepada petani demi memenuhi rasa keadilan dan kepatutan.
 
Contoh kita ambil dinegara tetangga Serawak. Di Serawak warga tidak kehilangan tanah, keberadaan tanah adat dihargai, tidak ada gejolak sebagai mana terjadi di negara kita, petani memperoleh penghasilan yang memadai dan oleh karena nya itu ekonomi meningkat, pemerintah sungguh sungguh tanpa pilih kasih membantu dan memihak kepada petani agar tidak menjadi objek eksploitasi semata. 
 
Tanah adat mempunyai kedudukan yang penting dalam pelaksana perkebunan yaitu dihargai sebagai suatu saham yang berupa kan modal dari petani dalam kegiatan kerja sama perkebunan antara petani dan pengusaha. Orientasi tanah adat untuk perkebunan terutama adalah untuk kesejahteraan keluarga petani pemilik tanah, sedangkan pengusaha akan dengan sendirinya  memperoleh keuntungan termasuk pemerintah.
 
Perolehan dividen dilakukannya dengan pembagian jelas, proporsional dan transparan antara petani, investor dan pemerintah 
 
Pengalaman di daerah Sarawak Malaysia Timur ini patut menjadi perhatian para pengusaha perkebunan terutama Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, bahkan pola dan ketentuan ketentuan yang berlaku di sana dapat diadopsi untuk dipakai du Indonesia khususnya di Sumatra Selatan.
 
Minimal untuk menentukan pola baru dalam hal usaha perkebunan. 
 
Hal di atas sebenarnya sudah ditopang secara yuridis okeh Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-VIII/2010. Yang inti pertimbangan nya bahwa pemidanaan dalam sengketa perkebunan terutama dengan kepemilikan secara adat adalah inskonstitusional.  ( Baca dalam majalah Konstitusi no. 56 - September 2011)*)penulis adalah dosen STIH Serasan.

BERITA TERKAIT

Sektor Pariwisata PALI Masih dikelola Setengah Hati?

23 Agustus 2020 747

Opini : J. Sadewo*)   Akhir-akhir ini, perhatian kita sempat dialihkan [...]

Marga di Masyarakat Adat Indonesia

19 Agustus 2020 364

Penulis : Zainul Marzadi,S.H,.M.H dan Albar S.Subari, [...]

Pertunjukan Politik Jelang Pilkada PALI 2020 (part 2)

16 Agustus 2020 1676

Opini : J. Sadewo, S.H*) DINAMIKA perpolitikan di Kabupaten Penukal Abab [...]

close button