Kasihan! TKS di DPRD PALI 'dirumahkan' Semua

Oleh Redaksi KABARPALI | 07 Januari 2021


PALI [kabarpali.com] - Memasuki tahun 2021, nasib menyedihkan dialami para Tenaga Kerja Sukarela (TKS) atau honorer yang mengabdi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). 
 
Mereka tak diizinkan bekerja mulai hari ini, Kamis (7/1/2021). Akibatnya gedung wakil rakyat itu pun nampak sepi, dan tak terlihat lagi keriuhan para pekerja yang biasanya beraktivitas.
 
Menurut Plt Sekretaris DPRD PALI, Son Haji, para TKS itu memang benar saat ini telah dirumahkan. Untuk menjalankan pekerjaan di sekretariat DPRD, hanya ada para PNS, dan sedikit TKS pada bagian Simda saja untuk menunjang kinerja.
 
"Memang betul TKS-nya dirumahkan. Saat ini hanya PNS dan ada sejumlah TKS bagian operator Simda untuk menunjang kinerja," terang Son Haji, pada awak media, Kamis (7/1/2021), di ruangannya.
 
Ditanya sampai kapan untuk TKS yang dirumahkan, Son Haji menjelaskan bahwa tepatnya bukan sebutan di rumahkan, melainkan dirampingkan.
 
"Sampai nanti ada informasi akan dipanggil satu persatu. Perampinganlah bahasanya itu. Kalau dirumahkan itu bisa saja tidak dipakai lagi kan. Kalau perampingan kan kita menyisir mencari yang rajin, disiplin, dan yang selalu ngantor, kira-kira seperti itu," bebernya.
 
Fenomena merumahkan TKS, akhir-akhir ini nampak makin santer didengar di lingkungan Pemerintah Kabupaten PALI. Memasuki tahun 2021, dan pasca perhelatan Pilkada di Bumi Serepat Serasan, hal itu pun cenderung diartikan sebagian kalangan sebagai bentuk politik balas dendam.
 
Meski demikian, Sekretaris Daerah (Sekda) PALI, Syahron Nazil SH, menyebut bahwa hak untuk memperkerjakan TKS ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersangkutan.
 
"Itu hak dan kebijakan OPD terkait. Apakah masih membutuhkan TKS tersebut atau tidak. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan. Seperti disiplin kerja, efektifitas, dan lainnya," cetus Sekda, belum lama ini.[red]

BERITA LAINNYA

54531 Kali9 Elemen Jurnalisme Plus Elemen ke-10 dari Bill Kovach

ADA sejumlah prinsip dalam jurnalisme, yang sepatutnya menjadi pegangan setiap [...]

25 Maret 2021

22763 KaliHore! Honorer Lulusan SMA Bisa Ikut Seleksi PPPK 2024

Kabarpali.com - Informasi menarik dan angin segar datang dari Kementerian [...]

09 Januari 2024

20212 KaliWarga PALI Heboh, ditemukan Bekas Jejak Kaki Berukuran Raksasa

Penukal [kabarpali.com] – Warga Desa Babat Kecamatan Penukal [...]

18 Agustus 2020

19805 KaliIni Dasar Hukum Kenapa Pemborong Harus Pasang Papan Proyek

PEMBANGUNAN infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini [...]

30 Juli 2019

19033 KaliFenomena Apa? Puluhan Gajah Liar di PALI Mulai Turun ke Jalan

PALI [kabarpali.com] - Ulah sekumpulan satwa bertubuh besar mendadak [...]

15 Desember 2019
PALI [kabarpali.com] - Memasuki tahun 2021, nasib menyedihkan dialami para Tenaga Kerja Sukarela (TKS) atau honorer yang mengabdi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). 
 
Mereka tak diizinkan bekerja mulai hari ini, Kamis (7/1/2021). Akibatnya gedung wakil rakyat itu pun nampak sepi, dan tak terlihat lagi keriuhan para pekerja yang biasanya beraktivitas.
 
Menurut Plt Sekretaris DPRD PALI, Son Haji, para TKS itu memang benar saat ini telah dirumahkan. Untuk menjalankan pekerjaan di sekretariat DPRD, hanya ada para PNS, dan sedikit TKS pada bagian Simda saja untuk menunjang kinerja.
 
"Memang betul TKS-nya dirumahkan. Saat ini hanya PNS dan ada sejumlah TKS bagian operator Simda untuk menunjang kinerja," terang Son Haji, pada awak media, Kamis (7/1/2021), di ruangannya.
 
Ditanya sampai kapan untuk TKS yang dirumahkan, Son Haji menjelaskan bahwa tepatnya bukan sebutan di rumahkan, melainkan dirampingkan.
 
"Sampai nanti ada informasi akan dipanggil satu persatu. Perampinganlah bahasanya itu. Kalau dirumahkan itu bisa saja tidak dipakai lagi kan. Kalau perampingan kan kita menyisir mencari yang rajin, disiplin, dan yang selalu ngantor, kira-kira seperti itu," bebernya.
 
Fenomena merumahkan TKS, akhir-akhir ini nampak makin santer didengar di lingkungan Pemerintah Kabupaten PALI. Memasuki tahun 2021, dan pasca perhelatan Pilkada di Bumi Serepat Serasan, hal itu pun cenderung diartikan sebagian kalangan sebagai bentuk politik balas dendam.
 
Meski demikian, Sekretaris Daerah (Sekda) PALI, Syahron Nazil SH, menyebut bahwa hak untuk memperkerjakan TKS ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersangkutan.
 
"Itu hak dan kebijakan OPD terkait. Apakah masih membutuhkan TKS tersebut atau tidak. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan. Seperti disiplin kerja, efektifitas, dan lainnya," cetus Sekda, belum lama ini.[red]

BERITA TERKAIT

PDI Perjuangan Belum Keluarkan Rekom Cakada PALI. Siapa diusung?

22 Juli 2024 317

PALI [kabarpali.com] – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) [...]

KPU PALI Sosialisasi Pilkada di Pasar Tempirai

17 Juli 2024 606

Penukal Utara [kabarpali.com] - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penukal [...]

Wewenang dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa

17 Juli 2024 259

BADAN Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang dibentuk di setiap desa di [...]

close button