Awasi Prokes, Bawaslu PALI Bentuk Pokja

Oleh Redaksi KABARPALI | 22 September 2020


PALI [kabarpali.com] - Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terus berjalan dan sebentar lagi akan memasuki masa kampanye, yang tentunya harus diantisipasi terlebih saat masa pendemi corona saat ini. 
 
Untuk membuat keputusan bersama apakah dalam tahapan kampanye, maupun tahapan pilkada yang lainnya, melanggar protokol kesehatan, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) membentuk kelompok kerja atau Pokja yang terdiri dari Bawaslu, KPU Kabupaten PALI, Polres PALI, Satpol PP Kabupaten PALI, dan Satuan Tugas Covid-19 kabupaten PALI.
 
Pembentukan Pokja tersebut menurut H Heru Muharam, ketua Bawaslu PALI bahwa berdasarkan surat edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI ) pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Mendagri, Komisi II DPR RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP, yang dilakukan, Senin (21/9/2020) kemarin.
 
"Tujuan pokja tersebut tentunya untuk secara bersama membuat keputusan apakah dalam tahapan kampanye, maupun tahapan pilkada yang lainnya, melanggar protokol kesehatan. Karena, sudah jelas pelanggar protokol kesehatan akan dikenakan peraturan seperti Undang-Undang terkait wabah penyakit menular, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, kemudian pasal 212, 214, 216 ayat satu serta 218," terang Heru Muharam di selah kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati PALI, Selasa (21/9/2020) bertempat di RM Sejahtera, kelurahan Handayani Mulya. 
 
Jika terbukti melanggar protokol kesehatan (prokes) covid-19, tambah Heru Muharam, Pokja akan memberikan keputusan berupa sanksi, baik itu teguran, sanksi ringan mengacu pada Perbup, atau bisa dipidana. 
 
"Untuk itu, dalam kesempatan ini kami sangat menekankan baik paslon, pendukung, serta simpatisan untuk mematuhi protokol kesehatan, karena pada pelaksanaan pilkada ini, berada di tengah wabah pandemi Covid-19," tegasnya. 
 
Selain itu, Ia juga menerangkan untuk kampanye tatap muka, agar dilakukan secara daring. "Seperti penetapan paslon besok (Rabu, 23/9/2020). Rapat pleno dilakukan secara tertutup oleh KPU. Kemudian berita acara setelah rapat pleno baru diantar ke Paslon dan Bawaslu. Begitu pula kegiatan kampanye, diharapkan dilakukan secara daring, untuk mencegah penyebaran covid-19 di kabupaten PALI dan tidak menjadi kluster baru covid-19," tutupnya. [rilisbawaslu]

BERITA LAINNYA

62154 Kali9 Elemen Jurnalisme Plus Elemen ke-10 dari Bill Kovach

ADA sejumlah prinsip dalam jurnalisme, yang sepatutnya menjadi pegangan setiap [...]

25 Maret 2021

34536 KaliHore! Honorer Lulusan SMA Bisa Ikut Seleksi PPPK 2024

Kabarpali.com - Informasi menarik dan angin segar datang dari Kementerian [...]

09 Januari 2024

22164 KaliIni Dasar Hukum Kenapa Pemborong Harus Pasang Papan Proyek

PEMBANGUNAN infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini [...]

30 Juli 2019

21403 KaliWarga PALI Heboh, ditemukan Bekas Jejak Kaki Berukuran Raksasa

Penukal [kabarpali.com] – Warga Desa Babat Kecamatan Penukal [...]

18 Agustus 2020

20319 KaliFenomena Apa? Puluhan Gajah Liar di PALI Mulai Turun ke Jalan

PALI [kabarpali.com] - Ulah sekumpulan satwa bertubuh besar mendadak [...]

15 Desember 2019
PALI [kabarpali.com] - Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terus berjalan dan sebentar lagi akan memasuki masa kampanye, yang tentunya harus diantisipasi terlebih saat masa pendemi corona saat ini. 
 
Untuk membuat keputusan bersama apakah dalam tahapan kampanye, maupun tahapan pilkada yang lainnya, melanggar protokol kesehatan, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) membentuk kelompok kerja atau Pokja yang terdiri dari Bawaslu, KPU Kabupaten PALI, Polres PALI, Satpol PP Kabupaten PALI, dan Satuan Tugas Covid-19 kabupaten PALI.
 
Pembentukan Pokja tersebut menurut H Heru Muharam, ketua Bawaslu PALI bahwa berdasarkan surat edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI ) pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Mendagri, Komisi II DPR RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP, yang dilakukan, Senin (21/9/2020) kemarin.
 
"Tujuan pokja tersebut tentunya untuk secara bersama membuat keputusan apakah dalam tahapan kampanye, maupun tahapan pilkada yang lainnya, melanggar protokol kesehatan. Karena, sudah jelas pelanggar protokol kesehatan akan dikenakan peraturan seperti Undang-Undang terkait wabah penyakit menular, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, kemudian pasal 212, 214, 216 ayat satu serta 218," terang Heru Muharam di selah kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati PALI, Selasa (21/9/2020) bertempat di RM Sejahtera, kelurahan Handayani Mulya. 
 
Jika terbukti melanggar protokol kesehatan (prokes) covid-19, tambah Heru Muharam, Pokja akan memberikan keputusan berupa sanksi, baik itu teguran, sanksi ringan mengacu pada Perbup, atau bisa dipidana. 
 
"Untuk itu, dalam kesempatan ini kami sangat menekankan baik paslon, pendukung, serta simpatisan untuk mematuhi protokol kesehatan, karena pada pelaksanaan pilkada ini, berada di tengah wabah pandemi Covid-19," tegasnya. 
 
Selain itu, Ia juga menerangkan untuk kampanye tatap muka, agar dilakukan secara daring. "Seperti penetapan paslon besok (Rabu, 23/9/2020). Rapat pleno dilakukan secara tertutup oleh KPU. Kemudian berita acara setelah rapat pleno baru diantar ke Paslon dan Bawaslu. Begitu pula kegiatan kampanye, diharapkan dilakukan secara daring, untuk mencegah penyebaran covid-19 di kabupaten PALI dan tidak menjadi kluster baru covid-19," tutupnya. [rilisbawaslu]

BERITA TERKAIT

Silaturahmi Ketua PWI PALI dan Waka II DPRD: Sinergi untuk Kemajuan Daerah

28 Desember 2024 2390

Palembang [kabarpali.com] – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) [...]

Tak Quorumnya Rapat DPRD PALI, Benarkah Isu "Kendak" Dewan Tak Terakomodir?

25 Desember 2024 1897

PALI [kabarpali.com] - Polemik ditundanya rapat paripurna Dewan Perwakilan [...]

Tok! Paripurna ditunda, Anggota Dewan Cuma Datang 9 Orang

23 Desember 2024 2758

PALI [kabarpali.com] - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) [...]

close button