Sosok Srikandi Nahkodai PKS PALI : Pertama Kali PKS PALI dipimpin Perempuan
PALI [kabarpali.com] – Sejarah baru tercipta di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Untuk pertama kalinya, pucuk pimpinan Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS diamanahkan kepada seorang perempuan, yakni Sri Kusrini, tokoh pendidikan sekaligus mantan Anggota DPRD Muara Enim periode 2004–2009.
Keputusan tersebut dibacakan serentak bersama pengurus PKS se-Indonesia pada Kamis, 14 Agustus 2025.
Mantan Ketua DPD PKS PALI, Kuyung Rizal, S.S., mengungkapkan bahwa terpilihnya Sri Kusrini merupakan hasil proses demokratis internal partai yang tetap mengedepankan suara kader dari tingkat bawah.
“Proses pemilihan berlangsung serentak di seluruh Indonesia, termasuk di PALI. Semua melalui mekanisme suara kader. Saya sudah dua periode dipercaya memimpin, dan sebagai partai kader, kami harus menyiapkan estafet kepemimpinan. Kini, giliran Srikandi PALI yang dipercaya membawa PKS ke depan,” ujar Kuyung Rizal.
Ia menambahkan, figur Sri Kusrini bukanlah sosok asing bagi masyarakat, khususnya di Talang Ubi. Selain dikenal sebagai pendidik, ia juga memiliki pengalaman politik di legislatif.
“Kepemimpinan perempuan di PKS bukanlah hal baru. Di Kabupaten Empat Lawang juga ada ketua perempuan. Artinya, partai memberi ruang setara bagi kader terbaik, tanpa memandang gender,” imbuhnya.
Dalam struktur baru, Kuyung Rizal kini mendapat amanah sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS PALI, sementara Dewan Etik Daerah dipimpin oleh Hermanto.
Lebih lanjut, mantan legislator itu menyebut dalam waktu dekat PKS PALI akan menggelar Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Daerah. Forum tersebut akan menjadi ajang untuk merumuskan target politik sekaligus strategi pendidikan masyarakat.
“Fokus kami tidak hanya memenangkan kontestasi politik, tetapi juga memberi kontribusi nyata dalam mencerdaskan masyarakat PALI,” tegasnya.
Dengan kepemimpinan baru ini, PKS PALI diharapkan semakin solid dan mampu memberikan warna berbeda dalam perpolitikan daerah.[red]