PALI dibelit Hutang, Ketua DPRD : Tata Kelola Keuangan Harus dirubah!

16 Februari 2021 Comments | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , Headline | Oleh Redaksi KABARPALI


PALI [kabarpali.com] - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) H. Asri AG, SH., MSi., menjelaskan bahwa saat ini PALI memang sedang dilanda kesulitan keuangan. Hal itu menyebabkan masih banyaknya tertunda pembayaran beberapa pos kebutuhan daerah.
 
Hal itu, disampaikan politisi PDIP itu saat menerima para Kepala Desa (Kades) yang tergabung pada Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten PALI (FK2DP), yang mengadukan soal Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum mereka terima sejak pertengahan 2020 tahun lalu.
 
Menurut H Asri AG bahwa hutang Pemkab atau disebut juga tunda bayar bukan hanya dialami kades dan perangkatnya, namun juga dialami sektor lainnya.
 
"Perlu disampaikan di sini bahwa hutang Pemkab PALI sebesar Rp 216 milyar lebih tepatnya Rp.216.945.877.398,- Nilai itu termasuk untuk desa sebesar Rp 35 milyar yang seharusnya sudah  disalurkan tahun 2020 lalu," ungkap H Asri AG, di ruang rapat DPRD PALI.
 
Diungkapkan Asri, bahwa tunda bayar itu belum termasuk hutang kepada Bank Sumsel Babel sebesar Rp22 milyar dan pihak SMSI sebesar Rp180 milyar. 
 
"Ini faktanya, kami bukan menyampaikan informasi tanpa data. Memang hutang kepada bank Sumsel dan pihak SMSI tidak serta merta langsung besar seperti itu tapi akumulatif sejak tahun 2018, 2019 dan 2020. Kalau kita biarkan maka PALI akan hancur," tandas ketua DPRD PALI. 
 
Bahkan yang lebih miris lagi dikemukakan H Asri bahwa tunggakan BPJS belum dibayarkan selama satu tahun sebesar Rp 36 milyar.
 
"Anggaran untuk BPJS tahun 2020 telah disetujui DPRD yang diajukan pemerintah sebesar Rp 36 milyar rupanya belum dibayarkan. Padahal itu untuk membayar biaya pengobatan masyarakat miskin. Dan informasinya, apabila bulan Maret 2021 belum juga dibayarkan, berobat dengan BPJS akan distop," terangnya. 
 
H Asri menyampaikan bahwa DPRD bukan menentang program pemerintah tapi tetap mendukung program yang benar sementara yang salah harus diperbaiki.
 
"Kita sama-sama ingin membangun PALI yang katanya Bruneinya Sumatera. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat termasuk Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP) yang harus aktif. Dan kami sarankan ke depan tatakelola keuangan  harus dirubah serta harus banyak belajar dengan daerah lain agar PALI bisa lebih baik," harapnya.[red]

BERITA LAINNYA

16739 KaliWarga PALI Heboh, ditemukan Bekas Jejak Kaki Berukuran Raksasa

Penukal [kabarpali.com] – Warga Desa Babat Kecamatan Penukal [...]

18 Agustus 2020

15859 KaliFenomena Apa? Puluhan Gajah Liar di PALI Mulai Turun ke Jalan

PALI [kabarpali.com] - Ulah sekumpulan satwa bertubuh besar mendadak [...]

15 Desember 2019

15037 KaliPura-pura Minta Kerok, Mertua Coba Perkosa Menantunya

Talang Ubi [kabarpali.com] - Tak patut sekali ulah Irsanto bin Zainal (39) [...]

30 November 2018

14612 KaliTak Hanya Bupati Muara Enim, KPK Juga Tangkap Pengusaha & Kepala Dinas PUBM

SUMSEL - Bupati Muara Enim, H, Ahmad Yani,  diduga [...]

03 September 2019

12851 KaliPolisi Amankan Sabu Senilai 2 Miliar di Air Itam, Bandarnya Berhasil Kabur

Penukal [kabarpali.com] - Warga Bumi Serepat Serasan mendadak gempar. Polisi [...]

20 Maret 2018
PALI [kabarpali.com] - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) H. Asri AG, SH., MSi., menjelaskan bahwa saat ini PALI memang sedang dilanda kesulitan keuangan. Hal itu menyebabkan masih banyaknya tertunda pembayaran beberapa pos kebutuhan daerah.
 
Hal itu, disampaikan politisi PDIP itu saat menerima para Kepala Desa (Kades) yang tergabung pada Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten PALI (FK2DP), yang mengadukan soal Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum mereka terima sejak pertengahan 2020 tahun lalu.
 
Menurut H Asri AG bahwa hutang Pemkab atau disebut juga tunda bayar bukan hanya dialami kades dan perangkatnya, namun juga dialami sektor lainnya.
 
"Perlu disampaikan di sini bahwa hutang Pemkab PALI sebesar Rp 216 milyar lebih tepatnya Rp.216.945.877.398,- Nilai itu termasuk untuk desa sebesar Rp 35 milyar yang seharusnya sudah  disalurkan tahun 2020 lalu," ungkap H Asri AG, di ruang rapat DPRD PALI.
 
Diungkapkan Asri, bahwa tunda bayar itu belum termasuk hutang kepada Bank Sumsel Babel sebesar Rp22 milyar dan pihak SMSI sebesar Rp180 milyar. 
 
"Ini faktanya, kami bukan menyampaikan informasi tanpa data. Memang hutang kepada bank Sumsel dan pihak SMSI tidak serta merta langsung besar seperti itu tapi akumulatif sejak tahun 2018, 2019 dan 2020. Kalau kita biarkan maka PALI akan hancur," tandas ketua DPRD PALI. 
 
Bahkan yang lebih miris lagi dikemukakan H Asri bahwa tunggakan BPJS belum dibayarkan selama satu tahun sebesar Rp 36 milyar.
 
"Anggaran untuk BPJS tahun 2020 telah disetujui DPRD yang diajukan pemerintah sebesar Rp 36 milyar rupanya belum dibayarkan. Padahal itu untuk membayar biaya pengobatan masyarakat miskin. Dan informasinya, apabila bulan Maret 2021 belum juga dibayarkan, berobat dengan BPJS akan distop," terangnya. 
 
H Asri menyampaikan bahwa DPRD bukan menentang program pemerintah tapi tetap mendukung program yang benar sementara yang salah harus diperbaiki.
 
"Kita sama-sama ingin membangun PALI yang katanya Bruneinya Sumatera. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat termasuk Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP) yang harus aktif. Dan kami sarankan ke depan tatakelola keuangan  harus dirubah serta harus banyak belajar dengan daerah lain agar PALI bisa lebih baik," harapnya.[red]

BERITA TERKAIT

AMPMPP Berdemo, Desak Pemda PALI Rebut Aset dari Muara Enim

02 Agustus 2021 905

PALI [kabarpali.com] - Aliansi Masyarakat Pemuda dan Mahasiswa peduli PALI [...]

Jaga Kondusifitas! Pilkades Serentak di PALI 27 Oktober

29 Juli 2021 344

PALI [kabarpali.com] - Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), DPMPD [...]

Diduga Pungli, Oknum Pejabat Kecamatan Tanah Abang Kutip Biaya Untuk Lantik BPD

11 Mei 2021 1198

PALI [kabarpali.com] – Sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) [...]

close button