Lima Eks Pengurus Golkar Berlabuh di PDIP
Oleh Redaksi KABARPALI
Lima Pengurus Golkar yang pindah ke PDIP.
PALI [kabarpali.com] - Sebanyak lima orang yang sebelumnya merupakan pengurus DPD II Golkar Kabupaten PALI, akhirnya memutuskan melabuhkan hasrat politiknya ke partai berlambang banteng moncong putih, PDIP.
Kelima politisi itu yakni Edi Soeprianto SH, M Ferdinan, Pausy Ahmad, Edward, dan M Yamin. Mereka terlihat mengikuti Pelatihan Kader Pratama (PKP), Kamis (18/1/2018), di Aula Hotel Nurthaniah, Pendopo.
Kelimanya memutuskan hengkang dari partai berlambang pohon beringin, karena dualisme kepemimpinan dan gugatannya kandas di Mahkamah Partai.
"Pengunduran diri kami ini atas dasar kesadaran sendiri. Setelah terjadi konflik internal dalam kepengurusan partai Golkar Kabupaten PALI, beberapa waktu lalu," ujar Edi Soeprianto SH, mantan Ketua DPD Tingkat II PALI, pada awak media, beberapa waktu lalu.
Selanjutnya, tambah Edi, agar konflik tersebut tidak berkepanjangan dan tentunya akan merugikan partai Golkar. Sehingga mereka sepakat untuk mengundurkan diri dari kepengurusan maupun keanggotaan partai Golkar Kabupaten PALI.
Mengapa memilih PDIP? Pausi Ahmad, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Bidang
Tani dan Nelayan DPD II Golkar PALI, mengatakan, bahwa PDIP adalah pilihan terbaik saat ini.
"Yang jelas kita melihat perkembangan politik nasional saat ini, PDIP adalah pilihan terbaik. Bukan karena PDIP partai penguasa, tapi karena PDIP adalah partai yg berideologi Pancasila. Serta PDIP sangat menjunjung tinggi sejarah," tuturnya.
Terkait hal itu, Ketua DPC PDIP PALI; Ferdian A Lacony SKom MM, kepada kabarpali.com, mengatakan, bahwa sebagai partai modern dan terbuka, PDIP tentu tidak keberatan eks pengurus partai lain bergabung.
"PDIP terbuka untuk seluruh masyarakat yang ingin menjadi kadernya. Hanya saja, tentu harus mengikuti mekanisme dan aturan partai," ujarnya.
Kelima politisi tersebut, tambahnya, sudah mengikuti aturan yang ditetapkan. Antara lain terlebih dahulu mengundurkan diri dari Golkar dan mempublikasikannya kepada publik.
"Terlepas kemudian apakah mereka akan ikut pileg, itu sah sah saja. Namun juga harus ikut ketentuan partai. Antara lain mengikuti PKP ini," pungkas pria yang juga merupakan Wakil Bupati PALI itu.[red]
