PALI [kabarpali.com] — Kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali mencuat. Sejumlah warga mengeluhkan sertifikat tanah yang mereka ajukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejak tahun 2024 tak kunjung rampung hingga kini.

Keluhan tersebut salah satunya datang dari warga Desa Betung Barat, Kecamatan Abab. Mereka menilai proses sertifikasi tanah terkesan mangkrak, meski biaya yang diminta sudah dibayarkan. Seorang warga bahkan menuliskan curahan hati melalui akun Facebook bernama Babangcougan Een Cougan di Grup Teropong Pali.

Ia menuturkan, sertifikat kolektif yang diajukan lebih dari dua tahun lalu hingga kini tak jelas kabarnya, padahal setiap warga diminta menyetor biaya Rp200 ribu hingga Rp250 ribu kepada kepala dusun.

Kepala Desa Betung Barat, Rozali, A.Md., membenarkan bahwa sertifikat warganya memang belum selesai dibagikan. Menurutnya, ada kendala teknis yang membuat proses menjadi lambat.

“BPN meminta surat pernyataan perbedaan ukuran karena hampir 60% data bidang tanah berbeda ukurannya. Saat ini sedang dibuat pernyataan per 20 persil. Memang agak lama, sebab sertifikat tahun 2024 masih berbentuk analog, bukan digital,” jelasnya.

Hal senada disampaikan pihak Kantor Pertanahan BPN PALI. Plt Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Dwi Setiati, S.H., M.M., mengungkapkan ada 574 sertifikat warga Desa Betung Barat yang belum selesai diproses.

“Masih banyak kekurangan syarat, seperti materai dan kelengkapan administrasi lain. Selain itu, sertifikat masih berbentuk analog, sementara yang berbasis elektronik lebih cepat rampung,” ujarnya.

Selain Desa Betung Barat, Dwi menambahkan bahwa sertifikat milik warga Desa Mangkunegara Timur, Kecamatan Penukal, juga mengalami keterlambatan. Meski terkesan lamban, pihaknya memastikan proses tetap berjalan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat. Jumlahnya memang banyak, tapi secara bertahap sudah mulai dikerjakan,” tegasnya.[red]