Dari 2013, ini Dukungan Anggaran Pusat ke PALI
Oleh Redaksi KABARPALI
Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI dan Bupati PALI saat menyampaikan paparannya.
PALI [kabarpali.com] - Semenjak memisahkan diri dari Kabupaten Muara Enim pada 2013 lalu, Kabupaten PALI telah disupport dana yang memadai untuk menggerakkan roda pemerintahannya sendiri dari Pemerintah pusat.
Hal itu dijabarkan Bupati PALI; H Heri Amalindo kepada publik, pada acara Diseminasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa, yang dihadiri oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI beserta rombongan, Selasa (30/1/2018).
Di hadapan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu ; Budiarso Teguh Widodo dan audiens, Bupati PALI mengemukakan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat, atas dukungan anggaran tersebut.
"Tanpa support dari pemerintah pusat, tentu mustahil PALI bisa terus bergerak dalam pembangunan, guna mengejar ketertinggalan dari kabupaten/kota lainnya," tutur Heri, di Arsendora Komperta Talang Ubi.
Adapun rincian aliran dana dari pusat itu antara lain, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp117 miliar, yang telah terealisasi 100%. Lalu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp76 miliar sudah terealisasi 93,5% atau sebesar Rp69 miliar.
Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pajak dan non pajak senilai Rp265 miliar, baru terealisasi Rp174 miliar.
"Pada 2014 hingga 2016, terdapat kurang salur Rp264 miliar, sehingga terjadi defisit anggaran. Namun alhamdulillah, tahun 2017 ini defisit itu tidak terjadi lagi," urai Bupati.
Bupati juga menyampaikan rincian dukungan dari Pemerintah Kabupaten Induk (Muara Enim) selama dua tahun berturut turut yang diterima PALI pada awal disahkannya kabupaten ini, yaitu sebesar Rp5 miliar dan dari pemerintah provinsi Sumsel Rp10 miliar.
"Pada awal berdiri, di kabupaten ini hanya terdapat 13,8 % infrastruktur jalan yang bagus. Sementara sisanya, sebesar 80% tidak bisa di lalui, karena kondisinya yang rusak,"
Oleh karenanya, tambah Heri, ia bersama jajarannya, kemudian memprioritaskan perbaikan tersebut, yang berfungsi sebagai urat nadi perekonomian rakyat.
"Sekarang, alhamdulillah 70% jalan sudah bagus. Target kita, pada 2019 nanti, tidak ada lagi jalan tanah," janji Bupati, yang disambut tepuk tangan para undangan.
Lebih lanjut, Bupati berharap, anggaran yang telah tersalur kepada Bumi Serepat Serasan bisa ditambah lagi oleh pemerintah pusat. Hal ini, agar pembangun yang sudah berjalan dapat lebih optimal lagi.
"Sumsel ini adalah lumbung energi, dan PALI adalah penyokong terbesarnya. Sehingga, kalau mestinya anggaran ke PALI lebih besar dari yang lain, tentu wajar saja," pungkasnya.
Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI; Budiarso Teguh Widodo, berharap Pemkab PALI melalui desa-desanya agar bisa memanfaatkan Kucuran Dana Desa untuk menunjang pembangunan di daerah.
"Sekarang sudah ada dana desa yang bisa membackup pembangunan di daerah. Jadi ini akan sangat membantu PALI agar terus berkembang lebih baik lagi," tukasnya.[red]
PALI [kabarpali.com] - Semenjak memisahkan diri dari Kabupaten Muara Enim pada 2013 lalu, Kabupaten PALI telah disupport dana yang memadai untuk menggerakkan roda pemerintahannya sendiri dari Pemerintah pusat.
Hal itu dijabarkan Bupati PALI; H Heri Amalindo kepada publik, pada acara Diseminasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa, yang dihadiri oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI beserta rombongan, Selasa (30/1/2018).
Di hadapan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu ; Budiarso Teguh Widodo dan audiens, Bupati PALI mengemukakan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat, atas dukungan anggaran tersebut.
"Tanpa support dari pemerintah pusat, tentu mustahil PALI bisa terus bergerak dalam pembangunan, guna mengejar ketertinggalan dari kabupaten/kota lainnya," tutur Heri, di Arsendora Komperta Talang Ubi.
Adapun rincian aliran dana dari pusat itu antara lain, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp117 miliar, yang telah terealisasi 100%. Lalu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp76 miliar sudah terealisasi 93,5% atau sebesar Rp69 miliar.
Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pajak dan non pajak senilai Rp265 miliar, baru terealisasi Rp174 miliar.
"Pada 2014 hingga 2016, terdapat kurang salur Rp264 miliar, sehingga terjadi defisit anggaran. Namun alhamdulillah, tahun 2017 ini defisit itu tidak terjadi lagi," urai Bupati.
Bupati juga menyampaikan rincian dukungan dari Pemerintah Kabupaten Induk (Muara Enim) selama dua tahun berturut turut yang diterima PALI pada awal disahkannya kabupaten ini, yaitu sebesar Rp5 miliar dan dari pemerintah provinsi Sumsel Rp10 miliar.
"Pada awal berdiri, di kabupaten ini hanya terdapat 13,8 % infrastruktur jalan yang bagus. Sementara sisanya, sebesar 80% tidak bisa di lalui, karena kondisinya yang rusak,"
Oleh karenanya, tambah Heri, ia bersama jajarannya, kemudian memprioritaskan perbaikan tersebut, yang berfungsi sebagai urat nadi perekonomian rakyat.
"Sekarang, alhamdulillah 70% jalan sudah bagus. Target kita, pada 2019 nanti, tidak ada lagi jalan tanah," janji Bupati, yang disambut tepuk tangan para undangan.
Lebih lanjut, Bupati berharap, anggaran yang telah tersalur kepada Bumi Serepat Serasan bisa ditambah lagi oleh pemerintah pusat. Hal ini, agar pembangun yang sudah berjalan dapat lebih optimal lagi.
"Sumsel ini adalah lumbung energi, dan PALI adalah penyokong terbesarnya. Sehingga, kalau mestinya anggaran ke PALI lebih besar dari yang lain, tentu wajar saja," pungkasnya.
Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI; Budiarso Teguh Widodo, berharap Pemkab PALI melalui desa-desanya agar bisa memanfaatkan Kucuran Dana Desa untuk menunjang pembangunan di daerah.
"Sekarang sudah ada dana desa yang bisa membackup pembangunan di daerah. Jadi ini akan sangat membantu PALI agar terus berkembang lebih baik lagi," tukasnya.[red]
