Talang Ubi [kabarpali.com] - Baru menjabat sebagai Camat Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Emilya, S.Sos.,M.Si., langsung lakukan terobosan guna perbaikan tata kelolah pemerintahan di wilayah yang dipimpinnya.

Menurut mantan Camat Abab itu, saat ini ia tengah melakukan perbaikan dan penertiban administrasi, agar pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih baik lagi.

Selain itu, Camat perempuan itu juga berkomitmen untuk memperketat pengeluaran Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Atas Tanah (SPPHAT), untuk meminimalisir sengketa lahan di masa akan datang.

"Di PALI ini, khususnya di Kecamatan Talang Ubi, banyak sekali ditemukan surat kepemilikan tanah ganda. Akibatnya, hal itu sangat rentan menyebabkan sengketa. Maka saya berinisiatif untuk lebih ketat dan teliti dalam mengeluarkan SPPHAT," ujarnya, di kantornya, Kamis (10/2/2022).

Adapun prosedur pembuatan SPPHAT yang ditetapkan, yakni kedua belah pihak yang melepaskan hak dan menerima hak atas tanah, wajib datang menghadap ke Kantor Camat Talang Ubi. Jika pun mereka tidak bisa datang, maka Tim Kecamatan Talang Ubi yang jemput bola, menemui kedua belah pihak di kelurahan atau desa mereka.

"Artinya objek tanah maupun para pihak yang mempunyai hak dan yang akan menerima peralihan hak, harus jelas. Sehingga potensi kepemilikan ganda atau sengketa di kemudian hari bisa dihindari," jelasnya.

Adapun penyebab surat tanah ganda, tambah Emiliya, biasanya karena saat pihak pertama menjual atau menghibahkan pada pihak kedua, bukti alas hak yang dia miliki tidak turut diberikan kepada pihak kedua. Sehingga, saat kemudian pihak kedua membuat surat tanah lagi atau SPPHAT terjadilah double kepemilikan.

"Akibatnya akan ada dua surat tanah yang dimiliki oleh pihak pertama dan kedua. Padahal objek tanah sudah berpindah tangan. Inilah yang kita hindari," imbuhnya.

Meski begitu, ia tetap berkomitmen untuk melayani masyarakat di wilayah yang dipimpinnya dengan baik. Adapun semua aturan yang diterapkan, menurutnya, adalah demi kebaikan bersama.

"Kita bukan mempersulit, tapi hanya menertibkan dan lebih cermat saja. Agar potensi persoalan atau sengketa di tengah masyarakat, dikemudian hari dapat dihindari," pungkasnya.[red]