Aroma Busuk Money Politic : Ada yang Sanggup Rp500 Ribu Satu Suara?

Ilustrasi/net
03 Februari 2019 Comments | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , CATATAN JOKO SADEWO, Headline | Oleh Redaksi KABARPALI


PALI [kabarpali.com] - Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) serentak 17 April 2019 mendatang, beragam desas desus terkait strategi pemenangan politik mulai berhembus. Tak terkecuali isu yang santer terdengar terkait money politic (politik uang).
 
Banyaknya politisi yang berebut kursi di parlemen Kabupaten PALI, Provinsi Sumsel, DPR RI dan DPD RI, memaksa mereka memutar otak, mencari strategi yang tepat dan efektif, guna mengumpulkan pundi-pundi suara.
 
Dewasa ini, dengan peluang yang kecil dan nuansa persaingan yang ketat, beberapa oknum politisi menuding cara yang paling praktis dan dipandang efektif adalah money politic
 
Hal itu sejalan dengan paradigma di tengah masyarakat yang apatis terhadap event lima tahunan itu. Dimana mereka melihat tokoh terpilih yang cenderung tidak aspiratif.
 
"Zaman sekarang, tak ada uang tak ada suara. Oleh karenanya patutlah seorang Caleg mempunyai kesiapan modal yang besar, jika serius ingin menang pada Pileg 2019 ini," cetus seorang politisi di PALI, pada kabarpali.com.
 
Pria yang mewanti-wanti agar namanya tidak disebutkan di media ini pun, secara panjang lebar menuturkan bahwa banyaknya Caleg yang bersaing membuat nilai tawar sebuah suara menjadi tinggi.
 
"Desas desusnya ada yang sudah siap jika harus membayar satu suara Rp500 ribu. Melihat kondisi saat ini, hal itu wajar saja. Masyarakat juga jadi merasa bahwa partisipasi mereka begitu berharga. Jadinya mereka bersemboyan kalau mau dipilih, wani piro?" imbuhnya sembari terkekeh.
 
Pendidikan politik yang salah dan bahkan tak ada, terlanjur mendoktrin masyarakat untuk berfikir terlalu materialitis. Padahal, impian untuk memiliki wakil rakyat yang kredibel dan berintegritas selalu terbersit di benak setiap warga negara.
 
"Kita tak bisa menyalahkan masyarakat secara sepihak. Kaderisasi tokoh politik yang baik juga sangat minim. Track recordnya nihil. Ade kendak baru nak ilok. Ini juga sangat berperan membuat masyarakat begitu!" ujarnya.
 
Terkait hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) PALI, melalui Komisioner Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Iwan Dedi SKom mengatakan bahwa BAWASLU PALI akan terus memperkuat pengawasan pemilu, dengan adanya kelemahan pada regulasi serta kondisi kepemiluan tahun 2019.
 
"Kompetisinya akan lebih dinamis, untuk itu peran pengawasan pemilu mutlak harus lebih diperkuat, mengingat berbagai potensi pelanggaran diperkirakan akan marak terjadi," tutur Iwan Dedi saat dihubungi kabarpali.com, Sabtu (2/2/2019).
 
Sejauh ini, tambahnya, tak henti-hentinya Bawaslu melakukan upaya pencegahan kepada partai politik sebagai strategi utama pengawasan. Bentuk pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui lisan dan tulisan. 
 
"Upaya pencegahan itu salah satunya adalah ketika melakukan pengawasan tatap muka atau pertemuan terbatas, Bawaslu terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal yang bisa berpotensi melanggar agar tidak dilakukan oleh peserta pemilu. Termasuk indikasi kecurangan money politic," imbuhnya.[red]

BERITA LAINNYA

12718 KaliTak Hanya Bupati Muara Enim, KPK Juga Tangkap Pengusaha & Kepala Dinas PUBM

SUMSEL - Bupati Muara Enim, H, Ahmad Yani,  diduga [...]

03 September 2019

12642 KaliPura-pura Minta Kerok, Mertua Coba Perkosa Menantunya

Talang Ubi [kabarpali.com] - Tak patut sekali ulah Irsanto bin Zainal (39) [...]

30 November 2018

9964 KaliJajaran Polda Tembak Mati Bandar Besar Sabu di PALI

PALI [kabarpali.com] - Seorang bandar narkoba kelas kakap di Kabupaten PALI [...]

06 September 2018

9828 KaliPolisi Amankan Sabu Senilai 2 Miliar di Air Itam, Bandarnya Berhasil Kabur

Penukal [kabarpali.com] - Warga Bumi Serepat Serasan mendadak gempar. Polisi [...]

20 Maret 2018

8782 KaliTerima Fee Proyek, Bupati Muara Enim Ahmad Yani Resmi Pakai Rompi Oranye

BUPATI Muara Enim, Ahmad Yani resmi ditahan KPK. Yani ditahan setelah diperiksa [...]

04 September 2019
PALI [kabarpali.com] - Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) serentak 17 April 2019 mendatang, beragam desas desus terkait strategi pemenangan politik mulai berhembus. Tak terkecuali isu yang santer terdengar terkait money politic (politik uang).
 
Banyaknya politisi yang berebut kursi di parlemen Kabupaten PALI, Provinsi Sumsel, DPR RI dan DPD RI, memaksa mereka memutar otak, mencari strategi yang tepat dan efektif, guna mengumpulkan pundi-pundi suara.
 
Dewasa ini, dengan peluang yang kecil dan nuansa persaingan yang ketat, beberapa oknum politisi menuding cara yang paling praktis dan dipandang efektif adalah money politic
 
Hal itu sejalan dengan paradigma di tengah masyarakat yang apatis terhadap event lima tahunan itu. Dimana mereka melihat tokoh terpilih yang cenderung tidak aspiratif.
 
"Zaman sekarang, tak ada uang tak ada suara. Oleh karenanya patutlah seorang Caleg mempunyai kesiapan modal yang besar, jika serius ingin menang pada Pileg 2019 ini," cetus seorang politisi di PALI, pada kabarpali.com.
 
Pria yang mewanti-wanti agar namanya tidak disebutkan di media ini pun, secara panjang lebar menuturkan bahwa banyaknya Caleg yang bersaing membuat nilai tawar sebuah suara menjadi tinggi.
 
"Desas desusnya ada yang sudah siap jika harus membayar satu suara Rp500 ribu. Melihat kondisi saat ini, hal itu wajar saja. Masyarakat juga jadi merasa bahwa partisipasi mereka begitu berharga. Jadinya mereka bersemboyan kalau mau dipilih, wani piro?" imbuhnya sembari terkekeh.
 
Pendidikan politik yang salah dan bahkan tak ada, terlanjur mendoktrin masyarakat untuk berfikir terlalu materialitis. Padahal, impian untuk memiliki wakil rakyat yang kredibel dan berintegritas selalu terbersit di benak setiap warga negara.
 
"Kita tak bisa menyalahkan masyarakat secara sepihak. Kaderisasi tokoh politik yang baik juga sangat minim. Track recordnya nihil. Ade kendak baru nak ilok. Ini juga sangat berperan membuat masyarakat begitu!" ujarnya.
 
Terkait hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) PALI, melalui Komisioner Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Iwan Dedi SKom mengatakan bahwa BAWASLU PALI akan terus memperkuat pengawasan pemilu, dengan adanya kelemahan pada regulasi serta kondisi kepemiluan tahun 2019.
 
"Kompetisinya akan lebih dinamis, untuk itu peran pengawasan pemilu mutlak harus lebih diperkuat, mengingat berbagai potensi pelanggaran diperkirakan akan marak terjadi," tutur Iwan Dedi saat dihubungi kabarpali.com, Sabtu (2/2/2019).
 
Sejauh ini, tambahnya, tak henti-hentinya Bawaslu melakukan upaya pencegahan kepada partai politik sebagai strategi utama pengawasan. Bentuk pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui lisan dan tulisan. 
 
"Upaya pencegahan itu salah satunya adalah ketika melakukan pengawasan tatap muka atau pertemuan terbatas, Bawaslu terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal yang bisa berpotensi melanggar agar tidak dilakukan oleh peserta pemilu. Termasuk indikasi kecurangan money politic," imbuhnya.[red]

BERITA TERKAIT

KPU Bakal Lelang Kotak Suara Eks Pemilu 2019

06 November 2019 252

PALI [kabarpali.com] - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten PALI bakal [...]

Soal Pelantikan Pimpinan Definitif, Ketua DPRD : Kami Masih Menunggu SK Gubernur

30 Oktober 2019 871

PALI [kabarpali.com] - Ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [...]

Usul Pimpinan DPRD, Bupati Hanya Teruskan Rekomendasi PDIP dan Golkar

29 Oktober 2019 701

PALI [kabarpali.com] - Pasca pelantikan anggota DPRD Kabupaten PALI [...]