Aroma Busuk Money Politic : Ada yang Sanggup Rp500 Ribu Satu Suara?

Ilustrasi/net
03 Februari 2019 Comments | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , CATATAN JOKO SADEWO, Headline | Oleh Redaksi KABARPALI


PALI [kabarpali.com] - Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) serentak 17 April 2019 mendatang, beragam desas desus terkait strategi pemenangan politik mulai berhembus. Tak terkecuali isu yang santer terdengar terkait money politic (politik uang).
 
Banyaknya politisi yang berebut kursi di parlemen Kabupaten PALI, Provinsi Sumsel, DPR RI dan DPD RI, memaksa mereka memutar otak, mencari strategi yang tepat dan efektif, guna mengumpulkan pundi-pundi suara.
 
Dewasa ini, dengan peluang yang kecil dan nuansa persaingan yang ketat, beberapa oknum politisi menuding cara yang paling praktis dan dipandang efektif adalah money politic
 
Hal itu sejalan dengan paradigma di tengah masyarakat yang apatis terhadap event lima tahunan itu. Dimana mereka melihat tokoh terpilih yang cenderung tidak aspiratif.
 
"Zaman sekarang, tak ada uang tak ada suara. Oleh karenanya patutlah seorang Caleg mempunyai kesiapan modal yang besar, jika serius ingin menang pada Pileg 2019 ini," cetus seorang politisi di PALI, pada kabarpali.com.
 
Pria yang mewanti-wanti agar namanya tidak disebutkan di media ini pun, secara panjang lebar menuturkan bahwa banyaknya Caleg yang bersaing membuat nilai tawar sebuah suara menjadi tinggi.
 
"Desas desusnya ada yang sudah siap jika harus membayar satu suara Rp500 ribu. Melihat kondisi saat ini, hal itu wajar saja. Masyarakat juga jadi merasa bahwa partisipasi mereka begitu berharga. Jadinya mereka bersemboyan kalau mau dipilih, wani piro?" imbuhnya sembari terkekeh.
 
Pendidikan politik yang salah dan bahkan tak ada, terlanjur mendoktrin masyarakat untuk berfikir terlalu materialitis. Padahal, impian untuk memiliki wakil rakyat yang kredibel dan berintegritas selalu terbersit di benak setiap warga negara.
 
"Kita tak bisa menyalahkan masyarakat secara sepihak. Kaderisasi tokoh politik yang baik juga sangat minim. Track recordnya nihil. Ade kendak baru nak ilok. Ini juga sangat berperan membuat masyarakat begitu!" ujarnya.
 
Terkait hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) PALI, melalui Komisioner Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Iwan Dedi SKom mengatakan bahwa BAWASLU PALI akan terus memperkuat pengawasan pemilu, dengan adanya kelemahan pada regulasi serta kondisi kepemiluan tahun 2019.
 
"Kompetisinya akan lebih dinamis, untuk itu peran pengawasan pemilu mutlak harus lebih diperkuat, mengingat berbagai potensi pelanggaran diperkirakan akan marak terjadi," tutur Iwan Dedi saat dihubungi kabarpali.com, Sabtu (2/2/2019).
 
Sejauh ini, tambahnya, tak henti-hentinya Bawaslu melakukan upaya pencegahan kepada partai politik sebagai strategi utama pengawasan. Bentuk pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui lisan dan tulisan. 
 
"Upaya pencegahan itu salah satunya adalah ketika melakukan pengawasan tatap muka atau pertemuan terbatas, Bawaslu terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal yang bisa berpotensi melanggar agar tidak dilakukan oleh peserta pemilu. Termasuk indikasi kecurangan money politic," imbuhnya.[red]

BERITA LAINNYA

11469 KaliPura-pura Minta Kerok, Mertua Coba Perkosa Menantunya

Talang Ubi [kabarpali.com] - Tak patut sekali ulah Irsanto bin Zainal (39) [...]

30 November 2018

9116 KaliJajaran Polda Tembak Mati Bandar Besar Sabu di PALI

PALI [kabarpali.com] - Seorang bandar narkoba kelas kakap di Kabupaten PALI [...]

06 September 2018

7378 KaliSatu Lagi Pelajar Tewas Secara Tragis di PALI

Talang Ubi [kabarpali.com] - Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) [...]

02 April 2017

7146 KaliPolisi Amankan Sabu Senilai 2 Miliar di Air Itam, Bandarnya Berhasil Kabur

Penukal [kabarpali.com] - Warga Bumi Serepat Serasan mendadak gempar. Polisi [...]

20 Maret 2018

6903 KaliHeboh, Warga Temukan Mayat di Kebun

Talang Ubi [kabarpali.com] - Akibat seorang warganya menemukan sesosok mayat [...]

26 Oktober 2017
PALI [kabarpali.com] - Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) serentak 17 April 2019 mendatang, beragam desas desus terkait strategi pemenangan politik mulai berhembus. Tak terkecuali isu yang santer terdengar terkait money politic (politik uang).
 
Banyaknya politisi yang berebut kursi di parlemen Kabupaten PALI, Provinsi Sumsel, DPR RI dan DPD RI, memaksa mereka memutar otak, mencari strategi yang tepat dan efektif, guna mengumpulkan pundi-pundi suara.
 
Dewasa ini, dengan peluang yang kecil dan nuansa persaingan yang ketat, beberapa oknum politisi menuding cara yang paling praktis dan dipandang efektif adalah money politic
 
Hal itu sejalan dengan paradigma di tengah masyarakat yang apatis terhadap event lima tahunan itu. Dimana mereka melihat tokoh terpilih yang cenderung tidak aspiratif.
 
"Zaman sekarang, tak ada uang tak ada suara. Oleh karenanya patutlah seorang Caleg mempunyai kesiapan modal yang besar, jika serius ingin menang pada Pileg 2019 ini," cetus seorang politisi di PALI, pada kabarpali.com.
 
Pria yang mewanti-wanti agar namanya tidak disebutkan di media ini pun, secara panjang lebar menuturkan bahwa banyaknya Caleg yang bersaing membuat nilai tawar sebuah suara menjadi tinggi.
 
"Desas desusnya ada yang sudah siap jika harus membayar satu suara Rp500 ribu. Melihat kondisi saat ini, hal itu wajar saja. Masyarakat juga jadi merasa bahwa partisipasi mereka begitu berharga. Jadinya mereka bersemboyan kalau mau dipilih, wani piro?" imbuhnya sembari terkekeh.
 
Pendidikan politik yang salah dan bahkan tak ada, terlanjur mendoktrin masyarakat untuk berfikir terlalu materialitis. Padahal, impian untuk memiliki wakil rakyat yang kredibel dan berintegritas selalu terbersit di benak setiap warga negara.
 
"Kita tak bisa menyalahkan masyarakat secara sepihak. Kaderisasi tokoh politik yang baik juga sangat minim. Track recordnya nihil. Ade kendak baru nak ilok. Ini juga sangat berperan membuat masyarakat begitu!" ujarnya.
 
Terkait hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) PALI, melalui Komisioner Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Iwan Dedi SKom mengatakan bahwa BAWASLU PALI akan terus memperkuat pengawasan pemilu, dengan adanya kelemahan pada regulasi serta kondisi kepemiluan tahun 2019.
 
"Kompetisinya akan lebih dinamis, untuk itu peran pengawasan pemilu mutlak harus lebih diperkuat, mengingat berbagai potensi pelanggaran diperkirakan akan marak terjadi," tutur Iwan Dedi saat dihubungi kabarpali.com, Sabtu (2/2/2019).
 
Sejauh ini, tambahnya, tak henti-hentinya Bawaslu melakukan upaya pencegahan kepada partai politik sebagai strategi utama pengawasan. Bentuk pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui lisan dan tulisan. 
 
"Upaya pencegahan itu salah satunya adalah ketika melakukan pengawasan tatap muka atau pertemuan terbatas, Bawaslu terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal yang bisa berpotensi melanggar agar tidak dilakukan oleh peserta pemilu. Termasuk indikasi kecurangan money politic," imbuhnya.[red]

BERITA TERKAIT

Suara Melebihi Target, Caleg PKS Terpilih diharap Tak Melupakan Kader yang Gagal

13 Agustus 2019 288

PALI [kabarpali.com] – Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten [...]

Ini Caleg Terpilih di DPRD PALI, Lengkap Perolehan Suaranya

12 Agustus 2019 872

PALI [kabarpali.com] - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penukal Abab [...]

Raih Suara Terbanyak pada Pileg 2019, Darmadi Siap Maju pada Pilkada 2020

24 Juli 2019 1155

PALI [kabarpali.com] – H Darmadi Suhaimi SH, Sekretaris DPD Partai Amanat [...]