Aroma Busuk Money Politic : Ada yang Sanggup Rp500 Ribu Satu Suara?

Ilustrasi/net
03 Februari 2019 Comments | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , CATATAN JOKO SADEWO, Headline | Oleh Redaksi KABARPALI


PALI [kabarpali.com] - Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) serentak 17 April 2019 mendatang, beragam desas desus terkait strategi pemenangan politik mulai berhembus. Tak terkecuali isu yang santer terdengar terkait money politic (politik uang).
 
Banyaknya politisi yang berebut kursi di parlemen Kabupaten PALI, Provinsi Sumsel, DPR RI dan DPD RI, memaksa mereka memutar otak, mencari strategi yang tepat dan efektif, guna mengumpulkan pundi-pundi suara.
 
Dewasa ini, dengan peluang yang kecil dan nuansa persaingan yang ketat, beberapa oknum politisi menuding cara yang paling praktis dan dipandang efektif adalah money politic
 
Hal itu sejalan dengan paradigma di tengah masyarakat yang apatis terhadap event lima tahunan itu. Dimana mereka melihat tokoh terpilih yang cenderung tidak aspiratif.
 
"Zaman sekarang, tak ada uang tak ada suara. Oleh karenanya patutlah seorang Caleg mempunyai kesiapan modal yang besar, jika serius ingin menang pada Pileg 2019 ini," cetus seorang politisi di PALI, pada kabarpali.com.
 
Pria yang mewanti-wanti agar namanya tidak disebutkan di media ini pun, secara panjang lebar menuturkan bahwa banyaknya Caleg yang bersaing membuat nilai tawar sebuah suara menjadi tinggi.
 
"Desas desusnya ada yang sudah siap jika harus membayar satu suara Rp500 ribu. Melihat kondisi saat ini, hal itu wajar saja. Masyarakat juga jadi merasa bahwa partisipasi mereka begitu berharga. Jadinya mereka bersemboyan kalau mau dipilih, wani piro?" imbuhnya sembari terkekeh.
 
Pendidikan politik yang salah dan bahkan tak ada, terlanjur mendoktrin masyarakat untuk berfikir terlalu materialitis. Padahal, impian untuk memiliki wakil rakyat yang kredibel dan berintegritas selalu terbersit di benak setiap warga negara.
 
"Kita tak bisa menyalahkan masyarakat secara sepihak. Kaderisasi tokoh politik yang baik juga sangat minim. Track recordnya nihil. Ade kendak baru nak ilok. Ini juga sangat berperan membuat masyarakat begitu!" ujarnya.
 
Terkait hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) PALI, melalui Komisioner Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Iwan Dedi SKom mengatakan bahwa BAWASLU PALI akan terus memperkuat pengawasan pemilu, dengan adanya kelemahan pada regulasi serta kondisi kepemiluan tahun 2019.
 
"Kompetisinya akan lebih dinamis, untuk itu peran pengawasan pemilu mutlak harus lebih diperkuat, mengingat berbagai potensi pelanggaran diperkirakan akan marak terjadi," tutur Iwan Dedi saat dihubungi kabarpali.com, Sabtu (2/2/2019).
 
Sejauh ini, tambahnya, tak henti-hentinya Bawaslu melakukan upaya pencegahan kepada partai politik sebagai strategi utama pengawasan. Bentuk pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui lisan dan tulisan. 
 
"Upaya pencegahan itu salah satunya adalah ketika melakukan pengawasan tatap muka atau pertemuan terbatas, Bawaslu terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal yang bisa berpotensi melanggar agar tidak dilakukan oleh peserta pemilu. Termasuk indikasi kecurangan money politic," imbuhnya.[red]

BERITA LAINNYA

14099 KaliFenomena Apa? Puluhan Gajah Liar di PALI Mulai Turun ke Jalan

PALI [kabarpali.com] - Ulah sekumpulan satwa bertubuh besar mendadak [...]

15 Desember 2019

13228 KaliPura-pura Minta Kerok, Mertua Coba Perkosa Menantunya

Talang Ubi [kabarpali.com] - Tak patut sekali ulah Irsanto bin Zainal (39) [...]

30 November 2018

13145 KaliTak Hanya Bupati Muara Enim, KPK Juga Tangkap Pengusaha & Kepala Dinas PUBM

SUMSEL - Bupati Muara Enim, H, Ahmad Yani,  diduga [...]

03 September 2019

10625 KaliPolisi Amankan Sabu Senilai 2 Miliar di Air Itam, Bandarnya Berhasil Kabur

Penukal [kabarpali.com] - Warga Bumi Serepat Serasan mendadak gempar. Polisi [...]

20 Maret 2018

10300 KaliJajaran Polda Tembak Mati Bandar Besar Sabu di PALI

PALI [kabarpali.com] - Seorang bandar narkoba kelas kakap di Kabupaten PALI [...]

06 September 2018
PALI [kabarpali.com] - Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) serentak 17 April 2019 mendatang, beragam desas desus terkait strategi pemenangan politik mulai berhembus. Tak terkecuali isu yang santer terdengar terkait money politic (politik uang).
 
Banyaknya politisi yang berebut kursi di parlemen Kabupaten PALI, Provinsi Sumsel, DPR RI dan DPD RI, memaksa mereka memutar otak, mencari strategi yang tepat dan efektif, guna mengumpulkan pundi-pundi suara.
 
Dewasa ini, dengan peluang yang kecil dan nuansa persaingan yang ketat, beberapa oknum politisi menuding cara yang paling praktis dan dipandang efektif adalah money politic
 
Hal itu sejalan dengan paradigma di tengah masyarakat yang apatis terhadap event lima tahunan itu. Dimana mereka melihat tokoh terpilih yang cenderung tidak aspiratif.
 
"Zaman sekarang, tak ada uang tak ada suara. Oleh karenanya patutlah seorang Caleg mempunyai kesiapan modal yang besar, jika serius ingin menang pada Pileg 2019 ini," cetus seorang politisi di PALI, pada kabarpali.com.
 
Pria yang mewanti-wanti agar namanya tidak disebutkan di media ini pun, secara panjang lebar menuturkan bahwa banyaknya Caleg yang bersaing membuat nilai tawar sebuah suara menjadi tinggi.
 
"Desas desusnya ada yang sudah siap jika harus membayar satu suara Rp500 ribu. Melihat kondisi saat ini, hal itu wajar saja. Masyarakat juga jadi merasa bahwa partisipasi mereka begitu berharga. Jadinya mereka bersemboyan kalau mau dipilih, wani piro?" imbuhnya sembari terkekeh.
 
Pendidikan politik yang salah dan bahkan tak ada, terlanjur mendoktrin masyarakat untuk berfikir terlalu materialitis. Padahal, impian untuk memiliki wakil rakyat yang kredibel dan berintegritas selalu terbersit di benak setiap warga negara.
 
"Kita tak bisa menyalahkan masyarakat secara sepihak. Kaderisasi tokoh politik yang baik juga sangat minim. Track recordnya nihil. Ade kendak baru nak ilok. Ini juga sangat berperan membuat masyarakat begitu!" ujarnya.
 
Terkait hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) PALI, melalui Komisioner Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Iwan Dedi SKom mengatakan bahwa BAWASLU PALI akan terus memperkuat pengawasan pemilu, dengan adanya kelemahan pada regulasi serta kondisi kepemiluan tahun 2019.
 
"Kompetisinya akan lebih dinamis, untuk itu peran pengawasan pemilu mutlak harus lebih diperkuat, mengingat berbagai potensi pelanggaran diperkirakan akan marak terjadi," tutur Iwan Dedi saat dihubungi kabarpali.com, Sabtu (2/2/2019).
 
Sejauh ini, tambahnya, tak henti-hentinya Bawaslu melakukan upaya pencegahan kepada partai politik sebagai strategi utama pengawasan. Bentuk pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui lisan dan tulisan. 
 
"Upaya pencegahan itu salah satunya adalah ketika melakukan pengawasan tatap muka atau pertemuan terbatas, Bawaslu terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal yang bisa berpotensi melanggar agar tidak dilakukan oleh peserta pemilu. Termasuk indikasi kecurangan money politic," imbuhnya.[red]

BERITA TERKAIT

KPU PALI Gelar Simulasi Penyerahan Dukungan Bakal Paslon Perseorangan

19 Februari 2020 113

PALI [kabarpali.com] – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penukal Abab [...]

PDIP Pastikan Usung Heri Amalindo. Wakilnya?

05 Februari 2020 543

PALI [PALI POST] – Partai berlambang Banteng Moncong Putih memastikan [...]

Isyarat WS Backup Devi di Pilkada PALI

04 Februari 2020 537

PALI [PALI POST] – Wakil Ketua DPRD PALI, Devi Harianto SH MH makin [...]