KETIKA fajar menyingsing di langit Sumatera Selatan, dan embun masih menggelayuti dedaunan sawit, Pendopo Talang Ubi mulai menggeliat. Riuh rendah kendaraan yang berseliweran di satu-satunya jalan utama menjadi bukti denyut nadi kehidupan di jantung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Tapi di balik semarak aktivitas ini, terselip banyak kisah tentang ketimpangan, harapan, dan pekerjaan rumah yang belum tuntas, meski usia kabupaten ini telah genap 12 tahun di 2025.

Sebagai ibukota kabupaten, Pendopo Talang Ubi diharapkan tampil sebagai etalase pembangunan—wajah representatif yang menunjukkan kemajuan daerah. Namun, hingga hari ini, banyak hal yang masih jauh dari harapan.

"Kita seperti punya rumah besar, tapi belum selesai dibangun. Catnya belum rapi, lampunya masih gelap, dan ruang tamunya belum bisa dipakai menerima tamu dengan nyaman," kata Rully Pabendra, Ketua Forum Masyarakat Bumi Serepat Serasan (Formas Busser), menggambarkan kondisi Pendopo saat ini.

Jalan Raya: Nadi yang Tersendat

Bayangkan sebuah ibukota dengan jalan utama selebar hanya 5 meter, yang menjadi satu-satunya akses penghubung dari Talang Bulang ke Simpang Lima Pendopo. Dua mobil yang berpapasan saja sudah cukup menimbulkan kemacetan, apalagi jika ada kendaraan besar atau parkir liar yang menghambat laju.

“Kemacetan sudah menjadi pemandangan rutin di tengah kota. Idealnya, kendaraan besar tidak boleh masuk kota saat jam sibuk. Tapi sejauh ini, belum ada regulasi tegas dari Dinas Perhubungan,” tegas Aan, tokoh pemuda Talang Ubi.

Gang-gang sempit yang hanya memungkinkan satu mobil melintas pun memperparah situasi. Di beberapa ruas, jalan dua jalur dari Simpang Lima ke arah Talang Kerangan dan Talang Akar bahkan masih setengah jadi—terputus, atau malah disulap jadi tempat hajatan dan bongkar muat bahan bangunan.

Penerangan Jalan: Ibukota dalam Bayang-Bayang

Begitu memasuki wilayah PALI dari arah Simpang Belimbing Muara Enim di malam hari, kesan pertama yang hadir adalah kegelapan. Minimnya penerangan jalan membuat Pendopo terlihat seperti kota yang tertidur panjang, bukan ibukota yang hidup dan benderang.

Kondisi ini tak hanya mengurangi kenyamanan, tapi juga mengancam keselamatan. Keberadaan lampu jalan yang layak menjadi hal esensial untuk menjamin rasa aman warganya.

Tata Kota: Antara Bukit dan Beton

Tak mudah membentuk wajah kota di atas kontur tanah yang bergelombang. Pendopo Talang Ubi dikepung oleh lahan curam dan perbukitan. Membentuk kawasan hunian atau perkantoran di sini membutuhkan biaya ekstra tinggi: menggali bukit, menguruk jurang—semuanya butuh miliaran rupiah.

"Penataan kota di Pendopo memang unik dan menantang. Tapi bukan berarti tidak bisa. Hanya butuh visi besar dan political will yang kuat dari pemangku kebijakan," ujar Rully.

Belum lagi fakta bahwa sebagian besar lahan strategis di tengah kota adalah milik PT Pertamina. Kawasan-kawasan ini tidak bisa digunakan untuk kepentingan publik, meski letaknya sangat vital. Tak heran jika wacana pemindahan pusat pemerintahan ke lahan 401 hektar yang dikelolah PT Pemdas Agro Citra Buana di Simpang Raja mulai mengemuka sebagai alternatif yang lebih realistis dan visioner.

Air Bersih: Krisis yang Terus Berulang

Namun mungkin tak ada kebutuhan yang lebih fundamental daripada air bersih. Dan inilah yang justru masih menjadi keluhan utama masyarakat Pendopo hingga kini.

“Air PDAM tidak selalu mengalir. Kadang seminggu atau beberapa hari hanya keluar sehari, bahkan tidak sama sekali. Padahal ini kebutuhan rumah tangga yang paling dasar,” ungkap Aan dengan nada kecewa.

Warga kerap harus membeli air tedmon yang diambil dari sumur atau embung yang kualitasnya belum tentu layak konsumsi. Krisis air bersih ini bukan hanya problem teknis, melainkan juga soal komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar warganya. Di tengah geliat pembangunan, persoalan ini seharusnya menjadi prioritas yang tak bisa ditunda-tunda lagi.

Perkantoran dan Fasilitas Publik: Sementara yang Tak Kunjung Tetap

Hingga kini, masih banyak kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di PALI mengontrak gedung. Setiap tahun pindah, setiap tahun menghabiskan anggaran hanya untuk urusan logistik dan adaptasi ulang.

"Dampaknya bukan cuma pemborosan anggaran, tapi juga pelayanan masyarakat yang tidak efektif. Bayangkan satu dinas harus menghabiskan bulan-bulan awal hanya untuk beres-beres kantor,” keluh Aan.

Fasilitas umum lainnya pun tak kalah memprihatinkan. Minimnya pusat layanan kesehatan dengan teknologi modern, tidak adanya kantor imigrasi, pengadilan negeri, atau pengadilan agama, bahkan sekadar mesin ATM yang cukup—semua menjadi ironi di tengah status Pendopo sebagai ibukota kabupaten.

“Jangan tunggu masyarakat berteriak lebih keras. Saatnya pemerintah fokus menyelesaikan yang mendesak, bukan sekadar proyek seremonial,” imbuh Rully.

Menuju PALI yang Lebih Maju

Masyarakat berharap, dalam lima tahun ke depan, fondasi-fondasi utama kota sudah tuntas dibenahi. Jalan, lampu, kantor permanen, hingga layanan publik yang memadai. Sehingga setelah itu, pembangunan bisa bergeser ke arah kualitas: pendidikan, SDM, inovasi, dan ekonomi kreatif.

“PALI tak perlu jadi kota besar yang glamor. Tapi setidaknya, layak disebut ibukota yang bermartabat dan berkemajuan,” pungkas Aan, menutup perbincangan dengan penuh harapan.

Masyarakat PALI optimis, di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru: Asgianto – Iwan Tuaji, yang notabene masih muda, energik serta visioner, berbagai problematika klasik itu bisa diatasi dengan tepat dan cepat.

Pendopo bukan sekadar pusat pemerintahan. Ia adalah wajah dan hati PALI. Bila wajahnya masih lesu, dan hatinya tak berdetak stabil, maka yang menderita bukan hanya kota ini—melainkan seluruh kabupaten.

Sudah waktunya Pendopo dibangunkan dari tidur panjang. Ibukota ini tak butuh janji, ia butuh aksi. Dan masyarakat telah lama menunggu itu terjadi.**