PALI [kabarpai.com] - Perjalanan dinas ke luar daerah sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumsel, menuju Jakarta, menuai pro kontra. Hal itu terutama menyangkut pembiayaan yang belum dicover oleh Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Dari 65 Jumlah Kepala Desa di Bumi Serapat Serasan, sebanyak 23 Kades di Kabupaten PALI yang mengikuti pelatihan dari lembaga non pemerintah itu. Perjalanan berlabel study tour itu direncanakan akan memakan waktu selama 3 hari.

Adapun penyelenggara yakni Badan Pusat Pemberdayaan Pendidikan Pelatihan dan Advokasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ( BP4APDI). Dari tanggal 17 Mei sampai 19 Mei 2022.

Salah satu Kades yang minta namanya tidak disebutkan demi kenyamanan dia berkerja, mengabarkan banyak sejumlah Kades memutuskan untuk tidak mengikuti perjalanan ke Jakarta yang dikemas dengan pelatihan itu, disebabkan butuh biaya yang tak sedikit yakni sebesar Rp 4,5 juta per orang. 

"Banyak yang tidak berangkat ke Jakarta, karena setoran biaya per orang itu Rp 4,5 juta. oleh karenanya banyak tidak ikut serta karena tidak ada dasar Rencana Anggaran Biaya (RAB) jadwal kegiatan. Kita jangan nyelonong nabrak aturan, " ungkapnya. 

Dia menambahkan, bahwa alasannya tidak ikut serta ke Jakarta, karena belum bisa dianggarkan dari Dana Desa (DD) dan Alokasi DD (ADD), kecuali biaya itu bisa di masukan di anggaran perubahan. 

"Tidak ada undangan list (catatan) biaya perjalanan atau RAB perorangan Rp 4,5 juta itu," tegasnya. 

Sementara itu, saat di konfirmasi kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten PALI A Gani tidak banyak berkomentar lebih banyak terkait sejumlah Kades berangkat ke Jakarta itu. Dia menyarankan untuk koordinasi dengan Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP). 

"Sebaiknya koordinasikan langsung dengan ketua FK2PD," singkat pesan A Gani melalui via What Apps ketika di konfirmasi terkait keberangkatan sejumlah Kades di Kabupaten PALI. 

Sementara itu, Ketua FK2DP Abul Rustoni saat dikonfirmasi mengatakan kegiatan itu merupakan pelatihan selama tiga hari di Jakarta. 

Sedangkan Sekretaris FK2DP Ari Meidiansyah membenarkan keberangkatan ke Jakarta adalah workshop untuk menambah wawasan bagi 23 Kades yang mengikuti itu. Namun, tidak wajib bagi Kades atas undangan. 

"Karena kami dewek yang angkatan 2019 sampai hari ini belum pernah ikut peningkatan kapasitas kepala desa, jadi nyoba milu kalau banyak manfaatnya, " kata Ari pada wartawan. 

Disinggung apakah kegiatan diselenggarakan lembaga pemerintah. Ari menegaskan BP4APDI dari naungan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) dari lembaga non pemerintahan. Namun, ia tak menjawab jumlah biaya Rp 4,5 juta per orang dalam keberangkatan ibu kota itu. 

"Badan non pemerintahan klo cknyo, mungkin dibawah APDESI," Jelas Ari sambil mengirim melalui via WhatsApp laporan undangan dari BP4APDI yang bersifat penting.[red]