PALI [kabarpali.com] – Pendistribusian atau penyebaran tugas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru tingkat SMA sederajat di Kabupaten PALI, dituding belum ideal. Hal itu pun menyulut rasa kecemburuan sosial antar sekolah yang mendapat ‘jatah’ lebih banyak dan sebaliknya, hingga persoalan pengaturan jam mengajar antara honorer yang bersinggungan dengan CPNS yang baru masuk.

Penyebabnya ditenggarai kurang tepatnya penyebaran CPNS di beberapa sekolah. Sehingga di sekolah tertentu terlampau banyak CPNS yang ditugaskan. Sementara ada beberapa sekolah yang justru tidak ada sama sekali. Padahal merekalah yang sebenarnya justru lebih membutuhkan.

Seperti yang terjadi di SMKN I Penukal di Desa Babat Kecamatan Penukal Kabupaten PALI. Pasca penerimaan CPNS tahun 2018 lalu, mereka kedatangan 19 guru CPNS berbagai bidang studi. Akibatnya, beberapa guru honor yang sebelumnya mengajar bidang studi tersebut terpaksa mengurangi jam mengajar. Bahkan harus beralih ke sekolah lain untuk menambah penghasilan yang otomatis menjadi berkurang.

“Beberapa guru lain memang ada yang menambah jam mengajar di sekolah lain. Kalau pindah sih tidak, cuma merambah sekolah lain saja, karena di sekolah ini sudah ada tambahan guru CPNS,” cetus Yudhi, salah satu guru honorer di SMKN I Penukal, Selasa (2/7/2019).  

Menurut Kepala SMKN I Penukal, Ahmad Jon Areli SPd, persoalan yang tak kalah penting sebenarnya adalah adanya CPNS dari jurusan yang tidak sesuai dari yang dibutuhkan sekolah. Sehingga berharap ke depan pemerintah dapat lebih tepat dalam memetakan kebutuhan CPNS di tiap sekolah di wilayah ini.

“Secara kuantitatif masih jauh kategori cukup. Yang jadi masalah yang datang atau diberi, banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jurusan yang tidak sesuai. Tapi masih ada yang kategori satu rumpun,” ujar Kepala SMKN I Penukal, Ahmad Jon Areli SPd, Selasa (2/7/2019).

Terkait dengan mata ajar yang sama dengan honorer yang telah ada, menurut Jon, itu tidak bisa dihindari secara nasional. Karena data yang diminta seluruh mata pelajaran yang belum ada PNS, otomatis ketika CPNS masuk, pasti bersinggungan dengan tenaga honor.

“Kalau usaha dari sekolah kita selalu sampaikan, dalam hal ini pada Disdik sampai tercapainya kondisi ideal, termasuk mengakomodir sementara tenaga honorer. Kebijakan sekolah yang sudah kita lakukan semaksimal mungkin mengakomodir tenaga honorer secara musyawarah dengan dibicarakan secara bersama guru yang terkait. Dan dari hasil musyawarah tersebut tidak ada masalah,” tandasnya.

Sementara itu, apa yang dialami oleh SMAN 3 Penukal berbeda lagi. Sekolah yang berada di Desa Purun Kecamatan Penukal itu justru tidak diberi satu pun CPNS tahun ini. Padahal di sana hanya ada 2 PNS yakni kepala sekolah dan wakilnya yang merangkap guru bidang studi.

“Kami tidak kebagian, Ndo. Sekarang cuma ada 2 PNS di sekolah kami. Yakni saya dan Kepala Sekolah. Sedangkan honorer ada 24 orang,” tutur Kemiran SPdI, Wakil Kepala SMAN 3 Penukal, Selasa (2/7/2019).

Lebih jauh, ia berharap Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel bisa lebih merata dalam memenuhi kebutuhan tenaga PNS di institusi pendidikan di Kabupaten PALI. Sebab hal itu akan berimplikasi pada mutu pendidikan pada peserta didik.

“Harapannya sekolah kami akan segera mendapat tenaga PNS, karena kalau lebih banyak honorer tentu akan membebani Dana BOS yang ada,” tutupnya.[red]