Kasda PALI Kosong Lagi, Tagihan Pihak Ketiga Terancam Tunda Bayar

Oleh Redaksi KABARPALI | 21 Desember 2020


PALI [kabarpali.com] - Kondisi keuangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali mengalami kesulitan di akhir tahun 2020. Akibatnya Kas Daerah (Kasda) kosong, dan tagihan rekanan (pihak ketiga) pun terancam terhutang.
 
Keadaan ini, kembali mengulang seperti pada akhir tahun-tahun sebelumnya, dan tahun ini kembali terjadi.
 
Menurut Aidil Zikri SKM, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten PALI, hal ini terjadi sebagai akibat belum ditransfernya Dana Bagi Hasil (DBH) PALI dari pusat, dan restrukturisasi anggaran untuk Covid 19.
 
"Hingga hari ini kita belum mengetahui kapan pusat akan mentransfer DBH, oleh karenanya tagihan pihak ketiga dengan nilai sekitar Rp100 miliar kemungkinan menjadi tunda bayar," terang Aidil, di kantornya, Senin (21/12/2020).
 
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa saat ini yang tersedia hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Gubernur (Bangub). Sehingga hanya tagihan anggaran tersebut yang mereka bayarkan.
 
"Berkas yang masuk sudah banyak, termasuk belanja rutin Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) namun belum tahu kapan bisa dicairkan," cetusnya.
 
Sementara itu, Ketua DPRD PALI ; Asri SH MSi, mengaku dalam waktu dekat akan segera memanggil pihak terkait (BPKAD, Sekda dan BAPPEDA) untuk meminta klarifikasi terkait hal itu.
 
"Bukan hanya tagihan pihak ketiga yang belum di bayar, dana perjalanan dinas DPRD pun belum jelas ketersediaannya. Kita akan segera memanggil pihak terkait," ujar Asri, di ruangannya, Senin (21/12/2020).
 
Terpisah, salah seorang kontraktor yang menjadi rekanan Pemkab PALI, Andi, mengaku sangat kecewa atas kosongnya kasda PALI saat ini. Pekerjaan yang sudah dikerjakannya pun kini tak bisa dibayarkan.
 
"Pekerjaan kami dengan anggaran yang bersumber dari APBD PALI 2020 hingga kini belum dibayar oleh Pemkab, hal ini tentu merugikan kami, sebab sebagai pemodal kecil kami perlu untuk menjalankan roda usaha," keluhnya.
 
Akibatnya, pekerjaan di OPD PALI yang bersumber dari APBDP 2020 pun, tak bisa mereka kerjakan. "Kami ini mencari makan, bukan nyari kaya. Jika Kasda kosong ini terus berlarut, tentu saja sangat merugikan kami," pungkasnya.[red]
 
 
 
 

BERITA LAINNYA

58612 Kali9 Elemen Jurnalisme Plus Elemen ke-10 dari Bill Kovach

ADA sejumlah prinsip dalam jurnalisme, yang sepatutnya menjadi pegangan setiap [...]

25 Maret 2021

30781 KaliHore! Honorer Lulusan SMA Bisa Ikut Seleksi PPPK 2024

Kabarpali.com - Informasi menarik dan angin segar datang dari Kementerian [...]

09 Januari 2024

21072 KaliIni Dasar Hukum Kenapa Pemborong Harus Pasang Papan Proyek

PEMBANGUNAN infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini [...]

30 Juli 2019

20742 KaliWarga PALI Heboh, ditemukan Bekas Jejak Kaki Berukuran Raksasa

Penukal [kabarpali.com] – Warga Desa Babat Kecamatan Penukal [...]

18 Agustus 2020

19630 KaliFenomena Apa? Puluhan Gajah Liar di PALI Mulai Turun ke Jalan

PALI [kabarpali.com] - Ulah sekumpulan satwa bertubuh besar mendadak [...]

15 Desember 2019
PALI [kabarpali.com] - Kondisi keuangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali mengalami kesulitan di akhir tahun 2020. Akibatnya Kas Daerah (Kasda) kosong, dan tagihan rekanan (pihak ketiga) pun terancam terhutang.
 
Keadaan ini, kembali mengulang seperti pada akhir tahun-tahun sebelumnya, dan tahun ini kembali terjadi.
 
Menurut Aidil Zikri SKM, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten PALI, hal ini terjadi sebagai akibat belum ditransfernya Dana Bagi Hasil (DBH) PALI dari pusat, dan restrukturisasi anggaran untuk Covid 19.
 
"Hingga hari ini kita belum mengetahui kapan pusat akan mentransfer DBH, oleh karenanya tagihan pihak ketiga dengan nilai sekitar Rp100 miliar kemungkinan menjadi tunda bayar," terang Aidil, di kantornya, Senin (21/12/2020).
 
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa saat ini yang tersedia hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Gubernur (Bangub). Sehingga hanya tagihan anggaran tersebut yang mereka bayarkan.
 
"Berkas yang masuk sudah banyak, termasuk belanja rutin Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) namun belum tahu kapan bisa dicairkan," cetusnya.
 
Sementara itu, Ketua DPRD PALI ; Asri SH MSi, mengaku dalam waktu dekat akan segera memanggil pihak terkait (BPKAD, Sekda dan BAPPEDA) untuk meminta klarifikasi terkait hal itu.
 
"Bukan hanya tagihan pihak ketiga yang belum di bayar, dana perjalanan dinas DPRD pun belum jelas ketersediaannya. Kita akan segera memanggil pihak terkait," ujar Asri, di ruangannya, Senin (21/12/2020).
 
Terpisah, salah seorang kontraktor yang menjadi rekanan Pemkab PALI, Andi, mengaku sangat kecewa atas kosongnya kasda PALI saat ini. Pekerjaan yang sudah dikerjakannya pun kini tak bisa dibayarkan.
 
"Pekerjaan kami dengan anggaran yang bersumber dari APBD PALI 2020 hingga kini belum dibayar oleh Pemkab, hal ini tentu merugikan kami, sebab sebagai pemodal kecil kami perlu untuk menjalankan roda usaha," keluhnya.
 
Akibatnya, pekerjaan di OPD PALI yang bersumber dari APBDP 2020 pun, tak bisa mereka kerjakan. "Kami ini mencari makan, bukan nyari kaya. Jika Kasda kosong ini terus berlarut, tentu saja sangat merugikan kami," pungkasnya.[red]
 
 
 
 

BERITA TERKAIT

Momentum Hari Sumpah Pemuda, Ajak Pemuda di PALI Berwirausaha

28 Oktober 2024 263

PALI [kabarpali.com] - Momentum peringatan hari sumpah pemuda yang jatuh setiap [...]

Gegara Listrik dan Sinyal, Guru di PALI Ngungsi ke Luar Daerah. Ada Apa?

20 Oktober 2024 640

PALI [kabarpali.com] - Gegara listrik yang sering padam dan sinyal yang hilang, [...]

FGD yang digagas Disdik PALI dianggap Merendahkan Wartawan, Insan Pers Marah Besar

17 Oktober 2024 576

PALI [kabarpali.com] - Sejumlah organisasi wartawan di Kabupaten PALI, termasuk [...]

close button