PALI [kabarpali.com] — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar rapat paripurna ke-14 dalam rangka penyampaian pandangan umum anggota dewan atas nama fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD PALI pada Senin (2/11/2025) pukul 11.20 WIB itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah, SH, dengan dihadiri 22 dari total 30 anggota dewan.

Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten PALI atas penyampaian nota keuangan tahun 2026 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, fraksi-fraksi juga menyoroti pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah agar tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Perwakilan Fraksi PAN, Herdianto, SHI, dalam pandangan umumnya menyampaikan bahwa rendahnya kemandirian fiskal menjadi tantangan utama bagi Pemkab PALI.

“Kami mendorong agar pemerintah daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan strategi yang lebih inovatif dan berkelanjutan, sehingga PALI dapat lebih mandiri secara fiskal,” ujarnya.

Sementara itu, pandangan senada juga disampaikan oleh perwakilan Fraksi PDIP Ragil, SH, dan Fraksi Demokrat Afriansyah, SKM, yang menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Mereka berharap penyusunan APBD 2026 dapat berpihak pada kepentingan masyarakat luas, terutama sektor pendidikan dan kesehatan.

Dari Fraksi PKS, Sarnubi, ST, menyoroti masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten PALI meski mengalami peningkatan. Ia juga menekankan agar program penanggulangan stunting diperkuat dan dijalankan secara terintegrasi lintas sektor.

Pandangan ini turut diamini oleh Fraksi Golkar melalui Suarno, SE, dan Fraksi Bintang Berhati Umat yang diwakili H. Husni Thamrin, yang sama-sama menilai bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas dalam alokasi APBD tahun mendatang.

Rapat paripurna ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan APBD 2026 yang akan dilanjutkan dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, sebelum nantinya dibahas dalam tingkat pembahasan berikutnya antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD.[adv/red]