DPRD Kabupaten PALI Gelar Rapat Paripurna APBD-P
PALI [kabarpali.com] - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengelar Rapat Paripurna, yang dipimpin langsung Ketua DPRD PALI H Asri AG SH MSi dan didampingi Wakil Ketua I Irwan ST dan Wakil Ketua 2 Muhammad Budi Hoiru SHi.
Dimana rapat paripurna yang dimulai, Senin 19 September 2022 ini, di Gedung rapat Paripurna, di Jalan Patio, Komplek Pertamina Pendopo, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI.
Selain Anggota DPRD Kabupaten PALI, pada rapat Paripurna 11 tersebut, dihadiri langsung Bupati PALI Dr Ir H Heri Amalindo MM dan didampingi juga Wakil Bupati PALI Drs H Soemarjono.
Dimana, rapat Paripurna tersebut dalam Rangka Penetapan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUPA) dan Kualitas Pelafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2022.
Dan dilanjutkan Rapat Paripurna Ke 11 Dalam Rangka Pembahasan Rencana Peraturan Daerah APBD Perubahan (RAPERDA APBD-P) Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten PALI.
Dihadiri juga Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten PALI Kartika Yanti SH, MH, Forkopimda, Camat se-Kabupaten PALI dan Seluruh Perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam agenda selanjutnya, Selasa (20/9) rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda pandangan fraksi oleh Anggota DPRD Kabupaten PALI. Dan sebanyak lima fraksi menyampaikan pandanganya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) tahun anggaran 2022.
Hampir semua fraksi menyoroti dan meminta agar Pemerintah Kabupaten PALI, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik berasal dari dana perimbangan, dana bagi hasil dan dana lainnya yang bisa meningkatkan PAD Bumi Serepat Serasan.
Seperti yang disampaikan oleh Mulyadi, Anggota DPRD PALI dari Fraksi PDI Perjuangan yang meminta agar bisa mengoptimalkan PAD dengan mencari dan meningkatkan sumber alokasi dana baru.
Begitu pula yang disampaikan oleh Suarno SE dari fraksi Golkar yang mengutarakan, agar Bapenda PALI, bisa lebih optimal dalam menggali PAD serta sumber PAD lainnya. "Agar bisa menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan, dimasa pemulihan ekonomi seperti sekarang," ujarnya.
Namun, berbeda halnya dengan fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh H Ubaidillah. Politisi PAN itu dengan tegas meminta penjelasan lebih rinci dan jelas, terkait terjadinya peningkatan dari APBD Induk ke APBD Perubahan yang dirancang.
"Hal ini perlu pembahasan lebih lanjut. Lihat dulu anggaran yang tersedia jangan sampai menjadi hutang di tahun berikutnya," tegasnya seraya meminta agar penerimaan pembiayaan dari luar, dijelaskan secara rinci, dari mana sumbernya agar transparan dan objektif.
Fraksi PKS disampaikan oleh Edi Eka Puryadi yang menyoroti banyaknya langsatan di Sungai Penukal, yang bisa mengurangi PAD Kabupaten PALI.
Sementara fraksi gabungan Gerakan Nasional Hati Indonesia yang disampaikan Saiful Hamid meminta, agar angkutan batubara yang melewati jalan umum ditindak sesuai aturan yang berlaku.[red]
PALI [kabarpali.com] - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengelar Rapat Paripurna, yang dipimpin langsung Ketua DPRD PALI H Asri AG SH MSi dan didampingi Wakil Ketua I Irwan ST dan Wakil Ketua 2 Muhammad Budi Hoiru SHi.
Dimana rapat paripurna yang dimulai, Senin 19 September 2022 ini, di Gedung rapat Paripurna, di Jalan Patio, Komplek Pertamina Pendopo, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI.
Selain Anggota DPRD Kabupaten PALI, pada rapat Paripurna 11 tersebut, dihadiri langsung Bupati PALI Dr Ir H Heri Amalindo MM dan didampingi juga Wakil Bupati PALI Drs H Soemarjono.
Dimana, rapat Paripurna tersebut dalam Rangka Penetapan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUPA) dan Kualitas Pelafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2022.
Dan dilanjutkan Rapat Paripurna Ke 11 Dalam Rangka Pembahasan Rencana Peraturan Daerah APBD Perubahan (RAPERDA APBD-P) Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten PALI.
Dihadiri juga Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten PALI Kartika Yanti SH, MH, Forkopimda, Camat se-Kabupaten PALI dan Seluruh Perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam agenda selanjutnya, Selasa (20/9) rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda pandangan fraksi oleh Anggota DPRD Kabupaten PALI. Dan sebanyak lima fraksi menyampaikan pandanganya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) tahun anggaran 2022.
Hampir semua fraksi menyoroti dan meminta agar Pemerintah Kabupaten PALI, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik berasal dari dana perimbangan, dana bagi hasil dan dana lainnya yang bisa meningkatkan PAD Bumi Serepat Serasan.
Seperti yang disampaikan oleh Mulyadi, Anggota DPRD PALI dari Fraksi PDI Perjuangan yang meminta agar bisa mengoptimalkan PAD dengan mencari dan meningkatkan sumber alokasi dana baru.
Begitu pula yang disampaikan oleh Suarno SE dari fraksi Golkar yang mengutarakan, agar Bapenda PALI, bisa lebih optimal dalam menggali PAD serta sumber PAD lainnya. "Agar bisa menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan, dimasa pemulihan ekonomi seperti sekarang," ujarnya.
Namun, berbeda halnya dengan fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh H Ubaidillah. Politisi PAN itu dengan tegas meminta penjelasan lebih rinci dan jelas, terkait terjadinya peningkatan dari APBD Induk ke APBD Perubahan yang dirancang.
"Hal ini perlu pembahasan lebih lanjut. Lihat dulu anggaran yang tersedia jangan sampai menjadi hutang di tahun berikutnya," tegasnya seraya meminta agar penerimaan pembiayaan dari luar, dijelaskan secara rinci, dari mana sumbernya agar transparan dan objektif.
Fraksi PKS disampaikan oleh Edi Eka Puryadi yang menyoroti banyaknya langsatan di Sungai Penukal, yang bisa mengurangi PAD Kabupaten PALI.
Sementara fraksi gabungan Gerakan Nasional Hati Indonesia yang disampaikan Saiful Hamid meminta, agar angkutan batubara yang melewati jalan umum ditindak sesuai aturan yang berlaku.[red]
