3 juta Lebih Pekerja Non PNS Belum Mendapat Hak Normatif Mereka. Di PALI Juga?

ilustrasi/net.
09 Oktober 2019 Comments | Headline, PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | Oleh Redaksi KABARPALI


ANGGOTA Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Subianto SH, menyebut lebih dari 3 juta pekerja di Indonesia hingga saat ini belum mendapat hak normatif mereka.

Para pekerja itu merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang terdiri dari Tenaga honorer atau non ASN/PNS, Honda (Honor Daerah), Yamaha (Yang masih harian), TKS (Tenaga Kerja Sukarela), Sukwan (Sukarelawan) dan PHK (Pekerja harian kontrak).

“Realitanya, ada 3 jutaan PPNPN. Baik di kantor-kantor Pemeritah Pusat, Pemerintah Daerah, Kantor dan RS TNI-POLRI, belum terlindungi secara utuh dalam program Jaminan Sosial karena regulasi yang belum sinkron,” ungkapnya pada media ini, via pesan singkat WA, Rabu pagi (9/20/2019).

Sebagai upaya memperjuangkan hal itu, pria yang sampai saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum PP SPKEP Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) itu, Selasa kemarin (8/10/2019) telah menghadiri undangan Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) RI dengan agenda rapat  koordinasi K/L terkait tentang kepesertaan JamSos bagi PPNPN dimaksud.

“Semoga sinkronisasi regulasi sesuai amanat UU SJSN terlaksana. Agar perlindungan JamSosnaker kepada semua pekerja segera terwujud. Serta tersedia pekerjaan yang layak bagi 3 jutaan orang PPNPN agar dipenuhi hak-hak normatifnya, ” harap putra kelahiran Kabupaten PALI itu.

Disinggung implementasi hal itu pada ruang lingkup Pemerintah Kabupaten PALI, dimana saat ini sekitar 5000 TKS yang hanya menerima upah Rp800 ribu per bulan, serta belum terlindungi pada jaminan sosial ketenagakerjaan, ia juga berharap kiranya Pemkab PALI dapat memberikan hak normatif para pekerja sesuai aturan yang berlaku.

“Rekomendasi DJSN dari hal MONEV SJSN di Kabupaten PALI tahun 2018, salah satunya agar Pemda PALI sebagai Pemberi kerja sesuai perintah UU No 24/2011 tentang BPJS, maka Pemda PALI wajib mendaftarkan 5000-an PPNPN di Pemkab PALI kepada program JamSos JKN-KIS di BPJS Kesehatan dan JKK, JKm JHT di BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Namun demikian, hal itu akan menjadi bahan evaluasi pihaknya. “Mungkin bisa dievaluasi bagaimana pelaksanaannya.  Alhamdulillah, integrasi Jamkesda Jamkesos PALI ke JKN-KIS sudah dilaksanakan 1 Januari 2019,” pungkas Subianto.[red]

BERITA LAINNYA

12144 KaliTak Hanya Bupati Muara Enim, KPK Juga Tangkap Pengusaha & Kepala Dinas PUBM

SUMSEL - Bupati Muara Enim, H, Ahmad Yani,  diduga [...]

03 September 2019

12035 KaliPura-pura Minta Kerok, Mertua Coba Perkosa Menantunya

Talang Ubi [kabarpali.com] - Tak patut sekali ulah Irsanto bin Zainal (39) [...]

30 November 2018

9532 KaliJajaran Polda Tembak Mati Bandar Besar Sabu di PALI

PALI [kabarpali.com] - Seorang bandar narkoba kelas kakap di Kabupaten PALI [...]

06 September 2018

8786 KaliPolisi Amankan Sabu Senilai 2 Miliar di Air Itam, Bandarnya Berhasil Kabur

Penukal [kabarpali.com] - Warga Bumi Serepat Serasan mendadak gempar. Polisi [...]

20 Maret 2018

8211 KaliTerima Fee Proyek, Bupati Muara Enim Ahmad Yani Resmi Pakai Rompi Oranye

BUPATI Muara Enim, Ahmad Yani resmi ditahan KPK. Yani ditahan setelah diperiksa [...]

04 September 2019

ANGGOTA Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Subianto SH, menyebut lebih dari 3 juta pekerja di Indonesia hingga saat ini belum mendapat hak normatif mereka.

Para pekerja itu merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang terdiri dari Tenaga honorer atau non ASN/PNS, Honda (Honor Daerah), Yamaha (Yang masih harian), TKS (Tenaga Kerja Sukarela), Sukwan (Sukarelawan) dan PHK (Pekerja harian kontrak).

“Realitanya, ada 3 jutaan PPNPN. Baik di kantor-kantor Pemeritah Pusat, Pemerintah Daerah, Kantor dan RS TNI-POLRI, belum terlindungi secara utuh dalam program Jaminan Sosial karena regulasi yang belum sinkron,” ungkapnya pada media ini, via pesan singkat WA, Rabu pagi (9/20/2019).

Sebagai upaya memperjuangkan hal itu, pria yang sampai saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum PP SPKEP Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) itu, Selasa kemarin (8/10/2019) telah menghadiri undangan Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) RI dengan agenda rapat  koordinasi K/L terkait tentang kepesertaan JamSos bagi PPNPN dimaksud.

“Semoga sinkronisasi regulasi sesuai amanat UU SJSN terlaksana. Agar perlindungan JamSosnaker kepada semua pekerja segera terwujud. Serta tersedia pekerjaan yang layak bagi 3 jutaan orang PPNPN agar dipenuhi hak-hak normatifnya, ” harap putra kelahiran Kabupaten PALI itu.

Disinggung implementasi hal itu pada ruang lingkup Pemerintah Kabupaten PALI, dimana saat ini sekitar 5000 TKS yang hanya menerima upah Rp800 ribu per bulan, serta belum terlindungi pada jaminan sosial ketenagakerjaan, ia juga berharap kiranya Pemkab PALI dapat memberikan hak normatif para pekerja sesuai aturan yang berlaku.

“Rekomendasi DJSN dari hal MONEV SJSN di Kabupaten PALI tahun 2018, salah satunya agar Pemda PALI sebagai Pemberi kerja sesuai perintah UU No 24/2011 tentang BPJS, maka Pemda PALI wajib mendaftarkan 5000-an PPNPN di Pemkab PALI kepada program JamSos JKN-KIS di BPJS Kesehatan dan JKK, JKm JHT di BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Namun demikian, hal itu akan menjadi bahan evaluasi pihaknya. “Mungkin bisa dievaluasi bagaimana pelaksanaannya.  Alhamdulillah, integrasi Jamkesda Jamkesos PALI ke JKN-KIS sudah dilaksanakan 1 Januari 2019,” pungkas Subianto.[red]

BERITA TERKAIT

Mau Calon Independen di Pilkada PALI? Segera Kumpulkan Dukungan!

09 Oktober 2019 881

PALI [kabarpali.com] – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penukal Abab [...]

Seru!! 17 Kontestan Berebut Kursi BPD Gunung Raja

08 Oktober 2019 1047

Penukal [kabarpali.com] - Minggu (6/10/2019), masyarakat Desa Gunung Raja [...]

Pemkab Hibahkan Rp40 Miliar pada KPU PALI untuk Pilkada 2020

27 September 2019 567

PALI [kabarpali.com] – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir [...]