PALI [kabarpali.com] - Transisi kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tengah berlangsung setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati baru, Asgianto dan Iwan Tuaji, untuk periode 2025–2030. Sejumlah seremoni penting digelar di Bumi Serepat Serasan, mulai dari pelantikan kepala daerah, Rapat Paripurna DPRD untuk pidato perdana Bupati, serah terima jabatan, hingga acara syukuran atas terpilihnya pemimpin baru.

Namun, rangkaian prosesi bersejarah ini berpotensi sepi pemberitaan. Minimnya liputan media diduga berkaitan dengan belum direalisasikannya anggaran belanja publikasi di lingkungan Pemkab PALI. Hingga kini, pos anggaran yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostaper) serta Sekretariat DPRD PALI masih tertahan, sehingga kerja sama dengan media belum dapat berjalan optimal.

Efisiensi Anggaran Menghambat Publikasi

Belum dicairkannya anggaran publikasi disinyalir berkaitan dengan Surat Edaran Kepala Daerah PALI yang menindaklanjuti instruksi presiden terkait efisiensi anggaran. Sebelum dilakukan revisi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sistem transaksi dalam aplikasi E-Katalog—yang menjadi sarana pemesanan dengan pihak ketiga—masih dikunci oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemkab PALI.

Kepala Diskominfostaper PALI, Khairiman S.Pt., M.Si., mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya telah melakukan pemesanan beberapa media melalui E-Katalog pada bulan lalu. Namun, proses lebih lanjut terkendala gangguan pada sistem.

"Rencana semua media akan dilakukan pemesanan, tetapi saat ini aplikasi mengalami error atau gangguan," ujarnya baru-baru ini.

Senada dengan itu, Sekretaris DPRD PALI, H. Sangkut, S.Pd., M.Si., menyebutkan bahwa hingga kini pihaknya belum bisa melakukan transaksi belanja publikasi karena akun Pejabat Pengadaan (PP) mengalami kendala teknis.

"Akun PP tidak bisa dibuka. Mungkin masih menunggu kebijakan efisiensi anggaran," katanya singkat.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) PALI, Erik Septian, S.T., saat dikonfirmasi, hanya merespons dengan mengirimkan Surat Edaran terkait penundaan transaksi anggaran. Surat tersebut ditandatangani oleh Pelaksana Harian (Plh) Bupati PALI, yakni Wakil Bupati Iwan Tuaji.

"Nunggu Pak Bupati balik dan instruksi lebih lanjut. Mungkin Senin ada kebijakan baru," ujarnya melalui pesan WhatsApp, Minggu (2/3/2025).

Pentingnya Peran Media dalam Pembangunan Daerah

Minimnya anggaran belanja publikasi menuai kritik dari berbagai pihak. Ketua Forum Masyarakat Bumi Serepat Serasan (Formas Busser), Rully Pabendra, menyesalkan kurangnya perhatian Pemkab PALI terhadap sektor publikasi. Menurutnya, keterbukaan informasi adalah hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

"Ada banyak momen penting dan bersejarah yang harus segera dikabarkan kepada masyarakat. Ini bagian dari rekam jejak pemerintahan yang tak boleh diabaikan. Jika anggaran publikasi dibekukan, wajar jika media kurang tertarik meliputnya, terlebih karena sifatnya hanya seremoni," ujarnya.

Rully menegaskan bahwa efisiensi anggaran memang perlu didukung, tetapi harus dilakukan dengan bijak. Ia mengingatkan agar kebijakan pemangkasan anggaran tidak mengorbankan sektor yang berdampak langsung terhadap transparansi dan pembangunan daerah.

"Alih-alih dikurangi, seharusnya anggaran publikasi justru ditambah. Peran media dalam mendukung pembangunan daerah sangat krusial, baik dalam menyampaikan informasi kebijakan maupun mengawal jalannya pemerintahan,"pungkasnya.

Minimnya perhatian terhadap belanja publikasi menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab PALI. Jika tidak segera disikapi, bukan hanya pemberitaan transisi kepemimpinan yang terdampak, tetapi juga keterbukaan informasi bagi masyarakat luas. Transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat harus tetap menjadi prioritas dalam upaya membangun daerah yang lebih maju.[red/pwi]