PALI [kabarpali.com] – Usai merencanakan akan melakukan aksi damai pada Selasa nanti (10/9/2019), tiba-tiba para Kepala Desa (Kades) di Bumi Serepat Serasan sepakat akan membatalkan rencana tersebut.

Pernyataan tersebut diungkapkan para Kades, sehari setelah mereka memenuhi undangan rapat konsolidasi dengan Assisten 2 Pemkab PALI dan DPMD, di Ruang Rapat Sekda, Kamis (5/9/2019), yang membahas mengenai pagu anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten PALI 2019, yang mengalami pemangkasan.

Fauzi Ahmad, Kades Muara Ikan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten PALI, yang juga merupakan Koordinator Aksi itu, Jumat (6/9/2019), mengatakan pada kabarpali.com, bahwa rencana aksi damai yang sedianya akan mereka lakukan, terpaksa dibatalkan.

Ia beralasan, saat ini Bupati PALI, H Heri Amalindo sedang mengalami sakit. Sedangkan mereka berharap dapat menyampaikan pendapat dan aspirasi para Kades, di hadapan orang nomor satu di PALI itu.

“Sehingga rencana aksi terpaksa ditunda. Karena tidak mungkin kami memaksa untuk bertemu dengan Bupati yang sedang sakit,” terangnya.

Pernyataan batalnya demonstrasi yang direncanakan akan diikuti oleh 1300 massa itu, juga dibenarkan oleh Abul Rustoni, Kepala Desa Prabu Menang, Kecamatan Penukal Utara. Menurut Abul, untuk sementara rencana aksi memang dibatalkan.

“Untuk sementara dibatalkan,” jawabnya singkat melalui Whatssapp Mesengger (WA), saat dimintai komentar soal isu pembatalan itu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, para Kades yang tergabung pada Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) se-Kabupaten PALI, melalui surat nomor 002/FKKD-PALI/IX/2019, menyampaikan pemberitahuan akan menggelar aksi damai, sebagai bentuk protes atas pemangkasan anggaran ADD 2019.

Aksi itu sedianya akan diikuti oleh para Kades, perangkat desa, BPD, LPMD, Karang Taruna dan PKK Desa, dan dilakukan di halaman kantor DPMD PALI, berlanjut secara konvoi ke Kantor Bupati PALI.

Adapun tuntutannya yakni menolak perubahan APBDes Pagu ADD yang telah disahkan, serta meminta segera mencairkan ADD Tahap I Tahun 2019, paling lambat 15 September 2019.

"Sebelumnya kami pernah menyampaikan surat kepada Bupati. Namun belum ada tanggapan dan respon positif terhadap surat itu, maka kami bersama perangkat desa, BPD, LPMD, Karang Taruna dan PKK, akan mengadakan aksi damai sebagaimana dijamin oleh UU No. 9 Tahun 2018," ujar Fauzi Ahmad, di dampingi Surjono SH, Kades Sukaraja, Kecamatan Penukal, Rabu lalu (4/9/2019).

Sedangkan isi Berita Acara rapat konsolidasi Kamis kemarin, yakni menyatakan bahwa aksi damai dihimbau untuk tidak dilaksanakan, DPRD merekomendasikan kepada Pemkab untuk menginventarisir kegiatan yang telah dilaksanakan Kades, serta menyelesaikan pembayarannya.

Lalu pada point ketiga, Pemkab akan membentuk tim untuk meneliti kebenaran kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kades melalui ADD 2019. Permohonan kades dalam penyusunan APBDes 2019 Perubahan Tahun 2019, mengacu pada pagu sebesar Rp94.577.892.300,-

Pada point lima, pihak Pemkab PALI menegaskan bahwa penyusunan APBDes Perubahan sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan melalui APBDP 2019, sebesar Rp49.388.458.576,-

“Hasil rapat antara Kades, DPRD dan pemerintah hari ini (Kamis, 5/9/2019) akan disampaikan kepada Bupati PALI,” tulis point terakhir pada Berita Acara yang ditanda tangani oleh Pimpinan Rapat, Assisten 2 Pemkab PALI, Husman Gumanti SE MSi, dan Notulis – Kabid Pemerintahan dan Pendapatan Desa, Rusminaryadi SPd MM.[red]