Disdik PALI Pastikan Anggaran Tunjangan 23 Guru Tersedia, Pencairan Tunggu Kepastian Hukum
PALI [kabarpali.com] – Terkait viralnya pemberitaan mengenai 23 guru di Sekolah Satu Atap (Satap) Talang Betung, Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), yang belum menerima tunjangan khusus guru daerah terpencil, Dinas Pendidikan (Disdik) PALI memberikan klarifikasi. Pihak Disdik memastikan anggaran untuk pembayaran tunjangan tersebut telah tersedia melalui APBD Kabupaten PALI. Namun, pencairannya masih menunggu proses harmonisasi dasar hukum agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan PALI, Harun, S.H., M.H., kepada wartawan beberapa hari lalu di kantornya, kawasan Handayani Mulia, Talang Ubi. Ia menegaskan, persoalan yang dialami para guru tersebut bukan karena gaji pokok mereka tidak dibayarkan, melainkan belum diterimanya tunjangan khusus sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau.
Harun menjelaskan, 23 tenaga pendidik dan kependidikan tersebut terdiri dari guru berstatus PNS, PPPK, sejumlah tenaga honorer, serta tenaga kependidikan seperti tata usaha (TU) dan lainnya. Seluruhnya tetap menerima gaji pokok sesuai status kepegawaian masing-masing. Sementara itu, pembayaran tunjangan khusus mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena Peraturan Bupati (Perbup) tahun 2022 yang menjadi dasar hukumnya belum melalui proses harmonisasi.
“Mereka bukan seluruhnya guru honorer yang belum menerima gaji. Ada guru PNS, PPPK, beberapa honorer dan tenaga kependidikan seperti TU. Kalau gaji pokok sudah menerima seperti yang lain. Hanya saja, terkait tunjangan khusus ini, kita mendapat catatan dari BPK karena terindikasi dasar hukumnya, yakni berupa Perbup, belum diharmonisasi,” terang Harun.
Ia juga menjelaskan bahwa penetapan status desa terpencil merupakan kewenangan Kementerian Desa, bukan pemerintah daerah maupun Dinas Pendidikan. Berdasarkan data yang menjadi acuan, Desa Prambatan, Kecamatan Abab, ternyata tidak masuk dalam kategori desa terpencil. Sebaliknya, desa yang tercatat masuk kategori tersebut adalah Desa Muara Sungai dan Tanah Abang.
“Ini yang perlu kami konsultasikan terlebih dahulu dengan instansi terkait. Jangan sampai tunjangan sudah dibayarkan, tetapi kemudian justru berpotensi diminta untuk dikembalikan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurut Harun, selama ini Pemkab PALI tetap mengalokasikan dan membayarkan tunjangan tersebut karena secara faktual lokasi Sekolah Satu Atap di Talang Sebetung memang berada di kawasan yang sulit dijangkau. Namun, terdapat perbedaan antara kondisi geografis di lapangan dengan penetapan status desa secara administratif atau de jure oleh Kementerian Desa.
“Kalau anggaran sudah ada di Dinas Pendidikan dan siap dibayarkan kapan saja. Namun, kita tentu harus taat aturan. Dalam waktu dekat, kami akan berkonsultasi ke Jakarta dengan instansi terkait untuk meminta arahan agar persoalan ini memiliki landasan hukum yang jelas,” tegasnya.
Sebelumnya, sebanyak 23 guru dari Sekolah Satu Atap Talang Betung mendatangi DPRD PALI bertepatan dengan agenda rapat paripurna yang turut dihadiri Bupati PALI. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kejelasan pembayaran tunjangan khusus yang disebut belum diterima selama 11 bulan terakhir. Para guru berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian agar hak yang selama ini mereka nantikan dapat segera diselesaikan.
Menindaklanjuti hal itu, Bupati PALI Asgianto, S.T., juga telah memerintahkan Sekda dan leading sektor terkait meninjau langsung sekolah tersebut dan memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung sebagaimana mestinya.[red]










