PALI [kabarpali.com] – Presiden memutuskan untuk mempercepat proses realisasi program pembagian dan pengadaan Kartu Prakerja Nasional lebih cepat dari rencana awal. Percepatan pengadaan kartu ini dilakukan untuk mengatasi banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi dimana- mana akibat pandemi corona yang  mewabah di banyak bagian daerah Indonesia.

Kartu Prakerja adalah salah satu dari program pemerintah untuk mendukung tumbuh kembang perekonomian Indonesia. Hanya saja, krisis dan pandemi corona COVID-19 yang melumpuhkan banyak kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi yang terkena imbas yang lebih parah lagi, membuat Presiden Joko Widodo akhirnya mengambil tindakan dan inisiatif.

Pemerintah segera merilis Kartu Prakerja 2020 nasional di bulan April  ini, yang diharapkan mampu untuk membantu pekerja Indonesia. Selain itu pemerintah juga akan menambah anggaran dana Program Kartu Prakerja dari yang semula berjumlah 10 triliun Rupiah, naik menjadi 20 triliun. Dengan meningkatnya anggaran ini juga nilai manfaat yang akan diterima peserta juga turut meningkat.

Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), para pekerja yang dirumahkan atau di PHK berduyun-duyun melakukan pendaftaran baik dengan mendatangi langsung ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Kabupaten PALI maupun dengan cara online.

Menurut Kepala Disnakertran PALI, Usmandani, hingga kini masyarakat yang datang langsung mendaftar ke Kantor Disnakertan tercatat berjumlah 487 orang. Sedangkan yang mendaftar secara online belum terdata, karena websitenya dikelolah langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.

“Kartu Pra Kerja ini adalah program nasional dan Sumsel mendapat kuota 83.159 orang. Sedang di Kabupaten PALI sendiri  tidak dibatasi, melainkan termasuk dalam kuota provinsi tersebut. Ini diperuntukkan bagi pekerja yang dirumahkan maupun yang di PHK,” terang Usmandani, di kantornya, Kamis (9/4/2020).

Ia juga menjelaskan bahwa proses seleksi akan dilakukan oleh pihak Kemenaker RI. Sedang pendaftaran sudah dinyatakan di tutup pada tanggal 8 April lalu. Meski demikian ia menyarankan agar masyarakat dapat mengecek langsung website resmi Kemenaker.go.id untuk memperoleh informasi yang lebih detail.

“Peserta yang mendaftar dan lolos untuk mendapatkan Kartu Prakerja nantinya akan menerima uang sejumlah Rp 3.550.000 selama menjalani program. Apabila dirincikan lebih lanjut, bantuan intensif tersebut telah meliputi biaya pelatihan sebesar Rp 1.000.000 yang tidak dapat dicairkan, kemudian intensif setelah berhasil menuntaskan pelatihan dengan jumlah Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan masa pelatihan serta dana intensif survei sebanyak Rp 150.000,” pungkas Usmandani.[red]