17 Caleg di PALI Belum Lapor Harta Kekayaan, Tak Bisa diusulkan untuk dilantik

Oleh Redaksi KABARPALI | 09 Juli 2024
Ketua KPU PALI: Sunario,SE.


PALI [kabarpali.com] - Menjelang pelantikan dan pengambilan sumpah Calon Legislatif (caleg) terpilih menjadi Anggota DPRD PALI periode 2024-2029, yang direncanakan 27 September 2024 mendatang, ternyata masih banyak Caleg yang belum lapor harta kekayaan mereka.

Selain dapat menghambat prosesi itu, dengan belum melapornya para politisi itu atas kepemilikan aset dan harta kekayaan mereka, mereka juga terancam belum bisa dilantik sebagai wakil rakyat.

"Saat ini baru 13 orang Caleg terpilih yang sudah Lapor Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Sedang sejumlah 17 orang belum melapor," ungkap Sunario, Ketua KPU PALI, Selasa (9/7/2024).

Untuk memperingatkan mereka, menurut Sunario, pihaknya sudah dua kali melayangkan surat kepada Parpol masing-masing. Surat terakhir disampaikan pada 12 Juni 2024.

"Batas akhir LHKPN adalah tanggal 26 Agustus 2024. Namun bila sampai tanggal tersebut masih belum di sampaikan, maka kami tidak bisa mengusulkan yang bersangkutan untuk dilantik sebagai DPRD PALI," imbuhnya.

Disampaikan Sunario, terkait dengan kewajiban melaporkan LHKPN itu adalah sebagaimana instruksi Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilhan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Adapun isi dari Pasal 52 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 a quo adalah menjelaskan sebagai berikut :

a. Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/kota calon terpilih wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

b. Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari sebelum pelantikan;

c. Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalamp enyampaian nama calon terpilih.

"Kami juga sudah menerima surat Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 100/65/I/2024 Tanggal 11 Juni 2024 Perihal Permintaan Data Anggota DPRD Terpilih Masa Jabatan Tahun 2024-2029, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir agar segera menyampaikan dokumen calon terpilih dan tanda terima LHKPN dimaksud sampai tanggal 31 Juli 2024," pungkasnya.[red]

BERITA LAINNYA

54531 Kali9 Elemen Jurnalisme Plus Elemen ke-10 dari Bill Kovach

ADA sejumlah prinsip dalam jurnalisme, yang sepatutnya menjadi pegangan setiap [...]

25 Maret 2021

22764 KaliHore! Honorer Lulusan SMA Bisa Ikut Seleksi PPPK 2024

Kabarpali.com - Informasi menarik dan angin segar datang dari Kementerian [...]

09 Januari 2024

20212 KaliWarga PALI Heboh, ditemukan Bekas Jejak Kaki Berukuran Raksasa

Penukal [kabarpali.com] – Warga Desa Babat Kecamatan Penukal [...]

18 Agustus 2020

19805 KaliIni Dasar Hukum Kenapa Pemborong Harus Pasang Papan Proyek

PEMBANGUNAN infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini [...]

30 Juli 2019

19033 KaliFenomena Apa? Puluhan Gajah Liar di PALI Mulai Turun ke Jalan

PALI [kabarpali.com] - Ulah sekumpulan satwa bertubuh besar mendadak [...]

15 Desember 2019

PALI [kabarpali.com] - Menjelang pelantikan dan pengambilan sumpah Calon Legislatif (caleg) terpilih menjadi Anggota DPRD PALI periode 2024-2029, yang direncanakan 27 September 2024 mendatang, ternyata masih banyak Caleg yang belum lapor harta kekayaan mereka.

Selain dapat menghambat prosesi itu, dengan belum melapornya para politisi itu atas kepemilikan aset dan harta kekayaan mereka, mereka juga terancam belum bisa dilantik sebagai wakil rakyat.

"Saat ini baru 13 orang Caleg terpilih yang sudah Lapor Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Sedang sejumlah 17 orang belum melapor," ungkap Sunario, Ketua KPU PALI, Selasa (9/7/2024).

Untuk memperingatkan mereka, menurut Sunario, pihaknya sudah dua kali melayangkan surat kepada Parpol masing-masing. Surat terakhir disampaikan pada 12 Juni 2024.

"Batas akhir LHKPN adalah tanggal 26 Agustus 2024. Namun bila sampai tanggal tersebut masih belum di sampaikan, maka kami tidak bisa mengusulkan yang bersangkutan untuk dilantik sebagai DPRD PALI," imbuhnya.

Disampaikan Sunario, terkait dengan kewajiban melaporkan LHKPN itu adalah sebagaimana instruksi Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilhan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Adapun isi dari Pasal 52 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 a quo adalah menjelaskan sebagai berikut :

a. Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/kota calon terpilih wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

b. Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari sebelum pelantikan;

c. Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalamp enyampaian nama calon terpilih.

"Kami juga sudah menerima surat Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 100/65/I/2024 Tanggal 11 Juni 2024 Perihal Permintaan Data Anggota DPRD Terpilih Masa Jabatan Tahun 2024-2029, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir agar segera menyampaikan dokumen calon terpilih dan tanda terima LHKPN dimaksud sampai tanggal 31 Juli 2024," pungkasnya.[red]

BERITA TERKAIT

PDI Perjuangan Belum Keluarkan Rekom Cakada PALI. Siapa diusung?

22 Juli 2024 321

PALI [kabarpali.com] – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) [...]

Tuntutannya diabaikan Pertamina Pendopo, Warga Sukamaju akan Demo Lagi?

19 Juli 2024 507

PALI [kabarpali.com] - Pasca melakukan aksi unjuk rasa, Rabu (17/7/2024) lalu, [...]

KPU PALI Sosialisasi Pilkada di Pasar Tempirai

17 Juli 2024 606

Penukal Utara [kabarpali.com] - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penukal [...]

close button