Sidang Korupsi 10 Paket Proyek di PALI: Mantan dan Dua Anggota DPRD Aktif Diperiksa sebagai Saksi
Palembang [kabarpali.com] – Persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan 10 paket proyek konstruksi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, kembali mengungkap sejumlah fakta menarik. Dalam sidang kelima yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palembang, Kamis (19/11/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan enam orang saksi, termasuk tiga orang dari lingkungan legislatif PALI.
Ketiga saksi tersebut terdiri atas satu mantan anggota DPRD PALI dan dua anggota DPRD PALI yang masih aktif menjabat. Kehadiran mereka menjadi salah satu sorotan dalam persidangan yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengadaan proyek di dua organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten PALI.
Selain ketiga saksi dari unsur legislatif tersebut, JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) PALI juga menghadirkan dua saksi dari pihak swasta dan seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) PALI.
Mereka diperiksa untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim mengenai perkara yang menyeret lima orang terdakwa tersebut. Keterangan para saksi diharapkan dapat membantu mengungkap rangkaian proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan yang menjadi objek perkara.
Sedianya, JPU merencanakan menghadirkan tujuh orang saksi dalam persidangan kali ini. Namun, satu orang saksi tidak dapat hadir. Penasihat hukum para terdakwa kemudian meminta agar saksi yang berhalangan tersebut dihadirkan kembali pada persidangan berikutnya sehingga dapat memberikan keterangan secara langsung.
JPU menyampaikan, agenda sidang lanjutan pada Jumat (20/11/2026) direncanakan menghadirkan empat orang saksi tambahan.
Berawal dari 10 Paket Proyek Tahun Anggaran 2025
Perkara ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan pelaksanaan 10 paket pekerjaan konstruksi Tahun Anggaran 2025. Dari jumlah tersebut, sembilan paket pekerjaan berada di lingkungan Dinas Perkim, sedangkan satu paket lainnya merupakan proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.
Dalam proses penyidikan, Kejari PALI mengungkap dugaan pengondisian paket pekerjaan kepada pihak tertentu. Penyidik juga telah memeriksa puluhan saksi dari berbagai unsur, baik aparatur pemerintah daerah maupun pihak swasta.
Pada 21 Juli 2026, Kejari PALI menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas tiga orang dari unsur aparatur sipil negara (ASN) dan dua orang dari pihak swasta.
Kelima terdakwa tersebut masing-masing Sephy Hendika, Ardi Ferdian, Arif Gunawan, Subela, dan Yusrizal.
Dalam uraian perkara, penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan, termasuk pengondisian paket proyek dan ketidaksesuaian pekerjaan dengan ketentuan kontrak.
Berdasarkan uraian dalam dakwaan, dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp904 juta. Namun, besaran kerugian dan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan tetap harus dibuktikan melalui proses persidangan.
Keterangan Saksi Menjadi Bagian Penting Pembuktian
Kelima terdakwa mulai menjalani persidangan perdana pada 21 Oktober 2026. Dalam sidang tersebut, JPU membacakan surat dakwaan yang menguraikan dugaan keterlibatan dan peran masing-masing terdakwa dalam perkara pengadaan 10 paket proyek.
Kini, pemeriksaan saksi menjadi tahapan penting untuk menguji berbagai fakta yang telah diungkap dalam proses penyidikan. Termasuk menelusuri proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hubungan antarpihak, serta kemungkinan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
Kehadiran satu mantan anggota DPRD dan dua anggota DPRD aktif sebagai saksi juga menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan yang perlu dicermati. Namun, status mereka dalam persidangan adalah sebagai saksi, bukan terdakwa. Pemeriksaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya keterlibatan dalam tindak pidana.
Majelis hakim nantinya akan menilai seluruh keterangan saksi, dokumen, dan alat bukti yang diajukan oleh JPU maupun penasihat hukum sebelum mengambil keputusan.
Perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Transparansi dan keterbukaan dalam proses persidangan diharapkan dapat mengungkap perkara secara menyeluruh sekaligus memastikan pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
Persidangan masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Seluruh pihak yang disebut maupun diperiksa tetap harus dihormati hak-haknya dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.[red]










