PALI [kabarpali.com] – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), H. Ubaidillah, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) PALI. Ia menilai pelayanan di instansi tersebut sangat buruk dan masih sarat praktik pungutan liar (pungli).

Kegeraman Ubaidillah dipicu oleh terungkapnya dugaan penipuan yang dilakukan oknum pegawai BPN PALI. Oknum tersebut diduga meminta setoran biaya pembuatan sertifikat tanah dari warga, namun proses penerbitan tak pernah dilakukan.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Kepala Kantah BPN PALI seharusnya segera melakukan “bersih-bersih” internal untuk menghentikan praktik pungli yang diduga masih marak.

“Selain pungli, layanan publik di sana juga sangat buruk. Banyak laporan masyarakat yang sudah bertahun-tahun mengurus sertifikat tanah, tetapi hingga kini tidak selesai,” tegasnya di kantor DPRD PALI, Senin (6/10/2025).

Ubaidillah menambahkan, keresahan masyarakat sudah sangat tinggi. Untuk itu, DPRD PALI berencana segera memanggil Kepala Kantah BPN PALI guna dimintai penjelasan. Selain itu, pihaknya juga akan melayangkan surat resmi ke Kementerian ATR/BPN.

Sementara itu, pihak Kantah BPN PALI melalui Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Dwi Setiati, S.H., M.M., serta Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Harry Afrian, S.ST., membenarkan adanya sejumlah kendala. Mereka menjelaskan bahwa beberapa pendaftaran sertifikat tanah kolektif program PTSL tahun 2024 memang belum tuntas karena persyaratan belum lengkap.

“Di antaranya masih ada berkas yang belum ditandatangani, materai yang kurang, dan sebagainya. Selain itu, sertifikat yang ada masih analog, belum digital,” terang keduanya.

Mereka juga menegaskan, sesuai aturan, proses penerbitan sertifikat tanah seharusnya selesai dalam waktu maksimal 90 hari kerja. “Biaya pendaftaran PTSL adalah gratis. Kalaupun ada biaya pemberkasan, jumlahnya tidak boleh melebihi Rp200 ribu per pendaftar,” pungkasnya.[red]