PALI [kabarpali.com]  – Seorang warga Desa Tanjung Kurung, Amrullah, secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran serius dalam pengelolaan Koperasi Mitra GBS kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Dalam surat laporan yang disampaikan, Amrullah mengungkapkan adanya indikasi kuat ketidaktertiban tata kelola koperasi, termasuk tidak dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama dua tahun berturut-turut, yakni untuk Tahun Buku 2024 dan 2025.

Selain itu, ia juga menyoroti masa jabatan Badan Pengawas yang telah berakhir hampir satu tahun, namun belum dilakukan pergantian melalui mekanisme resmi seperti RAT maupun Rapat Anggota Luar Biasa (RAT-LB).

“Tidak adanya RAT selama dua tahun menyebabkan laporan pertanggungjawaban pengurus, baik keuangan maupun operasional, tidak pernah disampaikan kepada anggota,” ujar Amrullah dalam laporannya. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan penyimpangan serta dugaan penyalahgunaan keuangan koperasi.

Amrullah menegaskan bahwa kondisi ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan wajib dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun.

Dalam laporannya, ia mendesak Dinas Koperasi dan UKM PALI untuk segera melakukan audit investigatif terhadap Koperasi Mitra GBS, memanggil pengurus, serta menjatuhkan sanksi tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran.

Selain itu, ia juga meminta agar dinas memfasilitasi pelaksanaan RAT atau RAT-LB secara transparan serta menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka kepada anggota koperasi.

Amrullah juga memberikan batas waktu kepada pihak dinas untuk memberikan jawaban resmi paling lambat tujuh hari kerja sejak surat diterima. Jika tidak ada tindak lanjut, ia menyatakan akan membawa persoalan ini ke instansi yang lebih tinggi, aparat penegak hukum, hingga melapor ke Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi.

Surat laporan tersebut turut ditembuskan kepada Bupati PALI, Inspektorat, DPRD Kabupaten PALI, serta Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi yang berdampak langsung pada hak-hak anggota.[red]