Jakarta [kabarpali.com] — Presiden Prabowo Subianto mengemukakan wacana agar pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan tersebut menuai beragam respons dari kalangan politikus, akademisi, hingga aktivis demokrasi.

Prabowo menilai sistem pemilihan melalui DPRD dapat menekan biaya politik yang selama ini dinilai terlalu mahal. Menurutnya, Pilkada langsung kerap memicu politik uang, konflik sosial, serta membebani anggaran negara.

Ia menegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih secara demokratis, sehingga tetap mencerminkan kehendak publik.

Dukungan terhadap usulan tersebut datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman. Ia menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD lebih efisien dan rasional.

“Biaya politik Pilkada langsung sangat besar dan sering membuat kepala daerah terjerat kepentingan pemodal,” ujarnya.

Senada, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut wacana ini layak dikaji demi memperbaiki kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah.

Namun, penolakan keras muncul dari sejumlah tokoh nasional. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai penghapusan Pilkada langsung berpotensi menjadi kemunduran demokrasi.

Menurutnya, hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung adalah amanat reformasi yang tidak seharusnya ditarik kembali.

“Masalah biaya politik harus diselesaikan dengan penegakan hukum, bukan dengan mengurangi hak politik rakyat,” tegas Mahfud.

Penolakan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, yang menilai pemilihan oleh DPRD justru rawan transaksi politik tertutup. Ia mengingatkan pengalaman masa lalu sebelum reformasi, di mana kepala daerah lebih tunduk pada elite partai dibandingkan kepentingan publik.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut usulan tersebut perlu dikritisi secara mendalam karena berpotensi melemahkan akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat.

Meski menuai pro dan kontra, berbagai pihak sepakat bahwa wacana perubahan sistem Pilkada harus dibahas secara terbuka, melibatkan publik, dan dikaji secara konstitusional. Pemerintah dan DPR diminta tidak terburu-buru mengambil keputusan, mengingat sistem pemilihan kepala daerah menyangkut langsung masa depan demokrasi di Indonesia.[red]