PALI [kabarpali.com] - Manager PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Pendopo, Mochamad Dede Irawan, menyampaikan permohonan maaf atas polemik surat pemberitahuan pemutusan sementara sambungan listrik yang sempat dikeluhkan pelanggan. Ia mengakui adanya kesalahpahaman internal yang menyebabkan surat tersebut terbit tidak sesuai prosedur.

Permintaan maaf tersebut disampaikan menyusul viralnya pemberitaan terkait surat “ancaman” pemutusan listrik yang dinilai terlalu dini, karena pelanggan disebut menunggak lebih dari dua bulan, padahal baru terlambat satu bulan.

“Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini. Ini merupakan kesalahan dari petugas kami,” ujar Dede kepada awak media, Selasa (31/3/2026).

Ia menjelaskan, sesuai mekanisme yang berlaku, pemberitahuan pemutusan sementara sambungan listrik seharusnya baru diberikan apabila pelanggan telah menunggak lebih dari dua bulan, atau memasuki bulan ketiga keterlambatan pembayaran.

Sebelumnya, layanan PLN ULP Pendopo dikeluhkan oleh salah satu pelanggan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), yakni Joko Sadewo, warga Desa Purun, Kecamatan Penukal. Ia mengaku terkejut setelah menerima informasi adanya surat pemberitahuan pemutusan listrik di rumahnya yang jarang dihuni, akibat keterlambatan pembayaran.

Surat tertanggal 2 Maret 2026 tersebut menyebutkan bahwa pelanggan telah menunggak tagihan listrik untuk bulan Februari hingga Maret. Padahal, menurut Joko, saat itu baru memasuki awal Maret, sehingga secara logika ia seharusnya baru terlambat membayar tagihan bulan Februari.

“Seharusnya saya baru telat bayar Februari, karena Maret masih tanggal 2. Apalagi batas pembayaran sampai tanggal 20 setiap bulan. Tapi disebut sudah menunggak dua bulan, dan lebih aneh lagi surat itu justru diserahkan di akhir Maret, dimana saat itu semua tagihan sudah lunas,” ungkapnya.

Joko juga menyoroti kualitas pelayanan PLN ULP Pendopo yang dinilainya masih perlu diperbaiki. Ia berharap PLN tidak hanya berfokus pada penagihan kewajiban pelanggan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan, terutama dalam menjaga kestabilan pasokan listrik tanpa gangguan atau pemadaman mendadak.

“PLN jangan hanya menuntut hak, tetapi juga harus memenuhi kewajibannya kepada pelanggan secara profesional,” tegasnya.

Dengan adanya klarifikasi dan permintaan maaf dari pihak PLN, diharapkan kejadian serupa tidak terulang, serta pelayanan kepada masyarakat dapat semakin ditingkatkan.[red]