Opini oleh : J. Sadewo,S.H.,M.H.*)

Perubahan peradaban adalah keniscayaan. Bersamaan dengan itu, situasi sosial dan budaya masyarakat pun terus bergeser secara signifikan. Salah satu dampak paling nyata dari perkembangan teknologi yang melaju pesat adalah perubahan perangai manusia: cara berpikir, bersikap, merespons, hingga bereaksi terhadap realitas sosial dan kebijakan publik.

Dalam dinamika bernegara hari ini, relasi antara penguasa dan rakyat mengalami perubahan mendasar. Respon publik terhadap kebijakan, termasuk gejolak yang kerap muncul, menjadi fenomena yang menarik untuk dicermati. Kepentingan politik—baik jangka pendek maupun jangka panjang—tak lagi bisa disembunyikan atau ditampilkan secara vulgar seperti masa lalu. Sekat-sekat yang dulu menjaga jarak antara ruang rahasia kekuasaan dan rakyat yang terdampak kini kian menipis, bahkan nyaris lenyap.

Kemajuan teknologi informasi menjadi faktor utama perubahan itu. Rakyat kini memiliki banyak saluran untuk mengawasi, merespons, bahkan mengoreksi kebijakan publik. Akses pengetahuan semakin terbuka, kesadaran kritis tumbuh, dan partisipasi publik menguat. Dalam konteks ini, pola kebijakan yang bersifat memaksa—seperti pada era Orde Baru, di mana rakyat hanya diberi pilihan “suka atau tidak suka harus menerima”—jelas sudah tidak relevan lagi.

Tak mengherankan bila publik menjadi rentan melakukan perlawanan ketika kebijakan yang digulirkan penguasa dinilai tidak masuk akal, tidak adil, atau tidak membawa manfaat nyata. Penolakan sering kali lahir bukan semata karena sikap anti-pemerintah, melainkan karena kebijakan tersebut gagal menjawab kebutuhan dan realitas hidup masyarakat.

Di sisi lain, pergeseran sosial, budaya, dan ekonomi yang cenderung labil turut membentuk masyarakat yang semakin sensitif. Tekanan hidup, ketimpangan, serta arus informasi yang deras kerap melahirkan emosi kolektif yang mudah meledak, histeria sosial, dan kerapuhan dalam kepribadian publik. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan kehidupan berbangsa.

Karena itu, penguasa dituntut untuk lebih bijak, terbuka, dan partisipatif dalam merumuskan kebijakan. Dialog, transparansi, serta keberanian mengakui kekeliruan harus menjadi fondasi kepemimpinan di era digital. Kebijakan yang lahir dari empati dan data, bukan sekadar kepentingan politik, akan lebih mudah diterima dan dijaga bersama.

Sementara itu, masyarakat juga perlu menguatkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Kritik harus tetap rasional, berbasis fakta, dan tidak terjebak pada amarah sesaat atau manipulasi informasi. Literasi digital, kemampuan menyaring informasi, serta sikap saling menghormati menjadi kunci agar kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi kekacauan sosial.

Pada akhirnya, kemajuan teknologi seharusnya menjadi jembatan, bukan jurang, antara penguasa dan rakyat. Jika keduanya mampu menempatkan diri secara proporsional, perubahan peradaban justru bisa menjadi peluang untuk membangun kehidupan bernegara yang lebih adil, sehat, dan beradab.**

Penulis adalah Ketua PWI PALI, Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik.